Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat resmi memulai tahapan krusial dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Wali Kota Padang Fadly Amran secara langsung menyampaikan nota keuangan rancangan tersebut dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Muharlion di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Padang pada Jumat (3/7/2026).

Dalam draf perubahan yang diajukan, terselip optimisme besar terhadap postur keuangan daerah. Total pendapatan Kota Padang diproyeksikan menembus angka Rp3,06 triliun, melonjak nyaris 20 persen atau bertambah sebesar Rp504,53 miliar dari rancangan awal yang hanya dipatok sebesar Rp2,55 triliun. Kenaikan signifikan ini menjadi angin segar bagi pembangunan kota dan pemulihan ekonomi masyarakat ke depannya.

Iklan

Wali Kota Fadly Amran merinci, lonjakan postur anggaran ini didorong oleh penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. PAD Kota Padang direncanakan mencapai Rp1,04 triliun, mengalami eskalasi sebesar Rp15,73 miliar atau naik 1,54 persen dari target semula. Sementara itu, pendapatan transfer daerah melesat amat tajam dari Rp1,53 triliun menjadi Rp2,02 triliun, bertambah senilai Rp488,81 miliar (naik 31,92 persen) yang sejalan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.

Lebih lanjut, penyesuaian postur ini bukan sekadar utak-atik angka, melainkan didasari pada kebutuhan riil alokasi anggaran perangkat daerah yang lebih strategis. Perubahan ini turut mengakomodasi pengalokasian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta penyediaan dana penanganan pemulihan pascabencana tahun 2025 lalu yang menuntut eksekusi cepat.

Iklan

“Rancangan Perubahan APBD TA 2026 ini memiliki keselarasan dengan Prioritas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Prioritas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2026,” ungkap Fadly memaparkan arah kebijakan keuangannya.

Seiring dengan meningkatnya proyeksi pendapatan, postur belanja daerah turut mengalami ekspansi yang sangat agresif. Total belanja daerah membengkak menjadi Rp3,21 triliun dari alokasi awal yang sebesar Rp2,69 triliun. Kenaikan senilai Rp509,21 miliar ini paling mencolok terlihat pada sektor belanja modal. Alokasi untuk belanja modal meroket tajam sebesar 139,62 persen, dari Rp220,93 miliar melonjak menjadi Rp529,42 miliar. Lonjakan drastis ini mengindikasikan fokus masif Pemerintah Kota Padang pada pembangunan fisik dan infrastruktur strategis pada sisa tahun anggaran berjalan.

Untuk pos pengeluaran lainnya, belanja operasi juga tercatat naik 8,06 persen menjadi Rp2,66 triliun. Menariknya, di tengah kenaikan pada sektor lain, alokasi belanja tidak terduga justru berhasil ditekan efisiensinya hingga turun 39,73 persen menjadi Rp5,01 miliar. Pemerintah kota juga mulai mengalokasikan belanja transfer senilai Rp5 miliar, yang pada rancangan APBD awal sebelumnya berada di angka nol rupiah.

Terkait adanya selisih antara rencana pendapatan dan belanja yang berpotensi memunculkan angka defisit sebesar Rp146,71 miliar, Wali Kota memastikan postur anggaran akan tetap sehat dan berimbang. Defisit tersebut akan ditutupi sepenuhnya melalui surplus pembiayaan netto daerah. Dana penutup ini disokong dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp157,48 miliar yang berasal murni dari SiLPA tahun 2025, lalu dikurangi dengan proyeksi pengeluaran pembiayaan senilai Rp10,77 miliar.

Iklan

Melalui pemaparan yang komprehensif tersebut, pihak eksekutif menaruh harapan besar pada kelancaran proses legislasi di kursi dewan. Wali Kota menargetkan agar regulasi krusial ini bisa disahkan tepat waktu demi kelancaran roda birokrasi dan pelayanan publik.

“Kami berharap kiranya rancangan perubahan APBD TA 2026 ini dapat disetujui bersama pada 13 Juli 2026, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh badan musyawarah DPRD Kota Padang, sehingga pada Agustus 2026 perubahan APBD dapat kita laksanakan,” pungkas Fadly mengakhiri penyampaian nota keuangannya.

Baca Juga: Rancangan APBD 2026 Padang Diserahkan ke DPRD, Pendapatan Ditargetkan Rp2,9 Triliun

Rapat Paripurna yang menjadi tonggak penting perencanaan kota ini turut dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan dan pemangku kepentingan strategis. Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, beserta Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, jajaran asisten, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. [*/hdp]