Pariaman, Padangkita.com – Wali Kota Pariaman, Yota Balad menghadiri pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman, Rabu (24/6/2026).

Kehadiran Wali Kota Pariaman dalam kegiatan ini menunjukkan sinergitas dan dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Pariaman guna memastikan terciptanya kepastian hukum.

Iklan

“Hari ini kita menyaksikan bersama pelaksanaan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa barang bukti yang tidak lagi diperlukan dalam proses peradilan segera ditiadakan, untuk menghindari penyalahgunaan sekaligus sebagai simbol penegakan aturan yang tegas dan transparan,” ungkap Yota Balad.

Disampaikan, Pemko Pariaman bersama Forkopimda memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan Pariaman sebagai kota yang aman, kondusif, dan bebas dari tindak kejahatan. Barang bukti yang dimusnahkan adalah pengingat akan pentingnya pengawasan di tengah masyarakat.

Iklan

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan elemen stakeholder untuk terus memperkuat kolaborasi. Pendidikan karakter bagi generasi muda, pengawasan di tingkat desa/kelurahan, serta sinergi antara aparat dan warga adalah kunci utama untuk menekan angka kriminalitas di kota yang kita cintai ini,” kata Yota Balad.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pariaman, Anggia Yusran mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin penegakan hukum terhadap barang bukti dari perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Pemusnahan ini dilakukan untuk melaksanakan putusan perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Terdapat total 130 perkara yang barang buktinya dimusnahkan hari ini. Rincian barang bukti tersebut meliputi, ​tindak pidana narkotika 92 perkara dengan total barang bukti sabu seberat 151,67 gram dan ganja seberat 17.037,32 gram. Untuk ​tindak pidana orang dan harta benda (OHARDA) 32 perkara, yang terdiri dari kasus perlindungan anak 14 perkara, pencurian 15 perkara, penganiayaan 2 perkara, dan perbuatan tidak menyenangkan 1 perkara. Sementara ​tindak pidana umum lainnya 6 perkara,” Anggia Yusran merinci.

Kejari Pariaman berkomitmen penuh memutus mata rantai tindak pidana. Ditegaskan, Kejaksaan bersama pemerintahan tidak ingin barang-barang bukti ini disalahgunakan atau justru kembali ke tangan yang salah.

Iklan

Baca juga: Kejari Dampingi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Sekolah, Yota Balad Minta Kepsek Tak Takut lagi

​“Kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi penegak hukum dan mitra terkait atas sinergi yang terjalin dengan sangat baik selama ini. Tanpa koordinasi yang solid antara Kejaksaan, Pemerintahan, Kepolisian, dan Pengadilan, proses penanganan perkara hingga tahap eksekusi ini tidak akan berjalan dengan lancar,” pungkasnya. [*/pkt]