Padang, Padangkita.com — Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan membentang dari Lampung hingga Aceh masih belum terhubung seluruhnya. Sejumlah ruas tol masih terputus ke pusat perekonomian, sehingga belum mencapai keekonomian.
Kondisi tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Pekanbaru, Riau, baru baru ini. Pada kesempatan itu, BAKN DPR RI berdialog dengan sejumlah pihak yang berkepentingan, di antaranya dengan Kemenerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Danantara Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
BAKN DPR RI pun mendorong pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya untuk ruas-ruas yang belum mencapai tingkat keekonomian tersebut.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai, terhadap ruas yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai tingkat keekonomian, perlu dipertimbangkan skema pengambilalihan oleh negara.
“Sejalan dengan tidak adanya kembali pendanaan melalui skema penyertaan modal negara (PMN) terhadap BUMN, maka harus ada skema terhadap pembiayaan jalan tol itu sendiri. Namun tentu dalam kondisi kelayakan, keekonomian yang belum bisa dicapai dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang, dalam pandangan kami memang harus diambil alih oleh negara,” kata Herman, dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (8/10/2026).
Menurut Herman, pengambilalihan tersebut dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan bagi ruas tol yang belum memenuhi tingkat keekonomian. Ia mencontohkan skema TAC pada perkeretaapian, di mana fasilitas dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan penerimaan dari tiket kemudian menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kami contohkan ada TAC yang untuk pelaksanaan kereta api. Seluruh fasilitas pelaksanaan kereta api dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian dari setiap tiket itu diambil untuk PNBP di Kementerian Perhubungan. Nah, ini sebetulnya bisa juga dilakukan untuk jalan tol terhadap ruas-ruas jalan yang belum memenuhi keekonomian,” jelasnya.
Pemeliharaan Jadi Beban
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti beban pemeliharaan ruas JTTS yang tetap harus ditanggung ketika tingkat keekonomian belum tercapai. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi bagian dari perhitungan dalam menentukan pola pembiayaan jalan tol ke depan.
“Oleh karena itu dengan dasar temuan terhadap tata kelola yang belum efektif, kemudian terjadinya kerugian, bahkan PMM tidak memasukkan pemeliharaan dan tentu pemeliharaan juga cukup besar karena sampai kapan ini akan berlangsung, sampai kapan juga bisa mencapai keekonomian ini masih belum ada tanda-tanda, karena ruas jalannya pun masih terputus terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Herman.
Ia menambahkan, peningkatan keekonomian JTTS juga perlu didukung dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang konektivitas jalan tol. Pengembangan kawasan industri dan kawasan wisata dinilai dapat mendorong peningkatan pengguna jalan tol.
“Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus didongkrak, kawasan industri, kawasan wisata, ini yang harus didongkrak juga supaya pengguna moda jalan tolnya meningkat,” katanya.
Herman menegaskan, BAKN masih melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut. BAKN, lanjut dia, membuka kemungkinan menggelar RDPU dengan praktisi dan ahli, berkonsultasi dengan BPK, serta melakukan rapat kerja dengan berbagai pihak untuk menemukan pola pembiayaan yang tepat bagi JTTS.
Menurutnya, skema yang tepat diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan JTTS sekaligus membuka peluang agar jalan tol tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Baca juga: Investasi Kontrak JTTS Capai Rp267,5 T, Kementerian PU Dorong Percepatan Pembangunan
“Oleh karena itu kami juga nanti akan rencanakan untuk rapat kerja dengan berbagai pihak supaya bisa menemukan pola yang tepat, pembiayaan yang tepat, dan pada akhirnya tentu bisa meningkatkan terhadap pelaksanaan kegiatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang lebih bisa menguntungkan,” kata Herman. [*/pkt]