Padang, Padangkitacom – Sebagai wujud komitmen dalam menjamin kesejahteraan pegawai beserta keluarganya, RSUP Dr. M. Djamil Padang terus memperkuat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya mengenai perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fokus utama edukasi kali ini adalah pemenuhan hak perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga yang berada di luar tanggungan inti.

Upaya proaktif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran dan mekanisme pembayaran iuran bagi anggota keluarga tambahan. Agenda krusial ini berlangsung dengan lancar di Auditorium Lantai 4 Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan RS M. Djamil pada hari Kamis (8/10/2026).

Iklan

Kegiatan ini membuka wawasan para abdi negara tentang peluang untuk mendaftarkan anggota keluarga tambahan sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Adapun yang masuk dalam kategori anggota keluarga tambahan tersebut meliputi anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu kandung, hingga mertua.

Direktur Layanan Operasional RS M. Djamil, drg. Ade Palupi Muchtar, MARS., menyampaikan bahwa langkah sosialisasi ini sangat esensial. Tujuannya adalah memastikan setiap ASN memahami secara utuh ketentuan regulasi kepesertaan, sekaligus menguasai alur birokrasi pendaftaran dan tata cara pembayaran iuran yang berlaku.

Iklan

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan ASN di lingkungan RS M. Djamil mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana anggota keluarga tambahan dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, termasuk mekanisme pembayaran iurannya,” ujar drg. Ade.

Menurutnya, pemahaman literasi mengenai program JKN menjadi sangat penting di tengah dinamika kebutuhan jaminan kesehatan saat ini. Ia menekankan bahwa perlindungan medis yang memadai tidak hanya dibutuhkan oleh peserta utama, melainkan juga hak bagi anggota keluarga di luar tanggungan inti yang memenuhi syarat pendaftaran.

“Dengan mendaftarkan anggota keluarga tambahan sebagai peserta JKN, ASN dapat memastikan keluarganya memiliki perlindungan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Di hadapan para peserta, diuraikan pula secara transparan perihal skema besaran iuran yang wajib dibayarkan untuk setiap anggota keluarga tambahan. Aturan yang berlaku menetapkan bahwa beban iuran adalah sebesar satu persen dari total penghasilan, yang diakumulasikan dari gaji pokok beserta tunjangan tetap, untuk setiap individu per bulannya.

Iklan

“Besaran iurannya adalah 1 persen dari gaji, yaitu gaji pokok beserta tunjangan tetap, untuk setiap orang per bulan. Iuran ini nantinya langsung dipotong dari gaji ASN setiap bulan,” jelas drg. Ade merincikan mekanisme tersebut.

Ia menilai, edukasi mengenai besaran potongan otomatis atau auto-debet ini patut dipahami sejak awal oleh seluruh ASN sebelum mereka mengambil keputusan final untuk mendaftarkan anggota keluarganya.

“Dengan demikian, pegawai dapat mengetahui kewajiban yang akan muncul setelah anggota keluarga tersebut didaftarkan sebagai peserta,” tuturnya.

Guna menjamin akurasi informasi, acara sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber ahli, yakni Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Faisal Hutama Putra, S.KM., MM. Dalam paparannya, Faisal mengupas tuntas regulasi teknis kepesertaan JKN khusus bagi segmen ASN, serta merinci kriteria mutlak bagi anggota keluarga tambahan yang sah untuk didaftarkan.

Menutup rangkaian acara, drg. Ade memaparkan optimisme dan harapannya agar seluruh informasi yang dibagikan dapat dicerna dengan baik dan segera diimplementasikan oleh para ASN yang membutuhkan perluasan jaminan.

“Kami berharap setelah sosialisasi ini, ASN dapat memahami ketentuan kepesertaan dan dapat menentukan langkah yang tepat apabila ingin mendaftarkan anggota keluarga tambahan. Yang paling penting adalah memastikan anggota keluarga mendapatkan perlindungan kesehatan melalui kepesertaan JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia juga berpesan agar kegiatan transfer pengetahuan ini mampu membangun kesadaran kolektif tentang hak dan kewajiban setiap pegawai negeri dalam mendukung suksesi jaminan kesehatan yang merata.

Baca Juga: Cegah Resistensi Kuman, RS M. Djamil Padang Pelopori Jejaring Pengendalian Antimikroba

“Harapan kami tentu informasi yang disampaikan hari ini dapat diteruskan dan dipahami dengan baik oleh seluruh ASN. Dengan demikian, setiap pegawai dapat memastikan perlindungan kesehatan bagi keluarganya sekaligus memenuhi kewajiban kepesertaan sesuai aturan,” tukas drg. Ade. [*/hdp]