Padang, Padangkita.com - Melawan ancaman resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) kini tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan.
Rumah sakit sangat membutuhkan data yang akurat untuk mengetahui jenis kuman yang tengah berkembang, antibiotik yang masih efektif, serta bagaimana pola resistensi tersebut berubah dari waktu ke waktu.
Urgensi ketersediaan data lokal ini menjadi sorotan utama dalam Simposium Pengendalian Infeksi dan Antimikroba, sekaligus penandatanganan kerja sama dengan rumah sakit se-Sumatera Barat.
Acara strategis tersebut diselenggarakan oleh RSUP Dr. M. Djamil di Auditorium Lantai 4 Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan, Padang, pada Sabtu (3/10/2026).
Dalam forum tersebut, RS M. Djamil mengambil langkah proaktif dengan mendorong terbentuknya jejaring pengendalian infeksi dan resistensi antimikroba di Sumatera Barat melalui konsep AMR Sumbar Network.
Jejaring ini dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari rumah sakit, laboratorium mikrobiologi, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam tata laksana penggunaan antibiotik.
Salah satu gagasan inovatif yang mengemuka dalam simposium ini adalah pengembangan antibiogram regional. Data terintegrasi tersebut diproyeksikan menjadi alternatif utama dalam penyusunan pedoman penggunaan antibiotik yang lebih spesifik, lantaran didasarkan langsung pada pola kuman dan tingkat resistensi yang secara nyata ditemukan di wilayah Sumatera Barat.
Direktur Utama RS M. Djamil, dr. Dovy Djanas, menegaskan bahwa pengendalian resistensi antimikroba menuntut adanya sistem terpadu yang mampu menghubungkan data dari berbagai rumah sakit di daerah.
"Kalau kita ingin mengendalikan AMR, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan sistem koordinasi yang memungkinkan rumah sakit saling berbagi data, melakukan kajian bersama, dan menyusun langkah perbaikan secara berkala," ujar Dovy.
Kegiatan krusial ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI dr. Azhar Jaya, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Bayu Teja Muliawan, jajaran direksi RS M. Djamil, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dr. Aklima, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Apt. Meri Lestari, serta para direktur rumah sakit se-Sumatera Barat.
Menurut Dovy, ke depan sangat diperlukan sebuah lembaga atau wadah koordinasi khusus untuk pengendalian infeksi dan penatagunaan antimikroba tingkat rumah sakit di Sumatera Barat.
Wadah ini nantinya bertugas menyusun rencana kerja, menetapkan indikator keselamatan, mengoordinasikan rumah sakit jejaring, serta membangun sistem pelaporan yang terintegrasi penuh dengan Dinas Kesehatan setempat.
Melalui mekanisme operasional tersebut, setiap rumah sakit yang tergabung dalam jejaring dapat melaporkan data secara berkala sesuai indikator yang disepakati. Data yang terkumpul akan dianalisis guna memetakan kondisi riil resistensi antimikroba di tingkat regional.
"Tim nantinya menerima data dari rumah sakit jejaring sesuai indikator yang ditetapkan. Kemudian, secara periodik dilakukan kajian terhadap kasus-kasus lintas rumah sakit atau diseminasi laporan yang masuk. Dari sana kita bisa menentukan rencana perbaikan," jelas Dovy.
Ia juga menilai sistem pelaporan ini sangat vital agar data yang dikumpulkan tidak hanya berujung sebagai tumpukan laporan administratif. Data harus diolah menjadi informasi matang yang kemudian dimanfaatkan sebagai landasan evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan medis.
Dalam cetak biru AMR Sumbar Network, RS M. Djamil diposisikan sebagai pusat rujukan (AMR Hub atau Center) yang berkolaborasi aktif dengan seluruh rumah sakit jejaring di wilayah Sumatera Barat.
"Rumah sakit jejaring secara bertahap diharapkan memiliki tim Penatagunaan Antimikroba (PGA) yang aktif, tim PPI yang berjalan, data kultur dan antimicrobial susceptibility testing (AST), antibiogram rumah sakit, data penggunaan antibiotik, panduan antibiotik berbasis data lokal, audit penggunaan antibiotik, serta sistem pelaporan dan pembelajaran bersama," paparnya lebih lanjut.
Dovy memaparkan bahwa keberadaan data lokal ini akan sangat membantu setiap rumah sakit dalam memahami kondisi epidemiologi di wilayahnya masing-masing. Antibiogram regional dapat memvisualisasikan peta sebaran kuman serta sensitivitasnya terhadap aneka jenis antibiotik, sehingga bisa menjadi acuan mutlak dalam penyusunan maupun revisi pedoman penggunaan obat.
"Antibiogram regional bisa menjadi alternatif untuk menghasilkan pedoman yang lebih spesifik sesuai pola kuman dan resistensi wilayah. Dengan begitu, keputusan penggunaan antibiotik dapat lebih mempertimbangkan kondisi lokal," kata Dovy.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja AMR dan PPI Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, dr. Amy Rahmadanti, mengingatkan bahwa tantangan terberat dalam pengendalian AMR saat ini bukanlah pada tahap penyusunan regulasi, melainkan pada implementasi kebijakan tersebut di fasilitas pelayanan kesehatan.
"Kebijakan dan strategi pengendalian AMR telah disusun. Namun, yang sangat penting adalah memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan," ujar Amy.
Ia menekankan bahwa Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di lingkungan rumah sakit wajib dijalankan secara berkesinambungan, dan tidak boleh terhenti hanya karena proses akreditasi telah rampung.
"Dalam pemenuhan akreditasi, rumah sakit diharapkan menjalankan program PPRA secara berkelanjutan, baik sebelum maupun setelah akreditasi. Hal ini penting karena resistensi antimikroba merupakan persoalan yang terus berkembang dan membutuhkan pemantauan secara berkesinambungan," tegasnya.
Amy juga menyoroti disparitas fasilitas laboratorium di berbagai daerah, di mana kapasitas pemeriksaan mikrobiologi di tingkat rumah sakit masih belum merata.
"Kapasitas pemeriksaan mikrobiologi belum merata di seluruh rumah sakit. Karena itu, dibutuhkan peran jejaring rujukan untuk menyediakan akses pemeriksaan dan membantu rumah sakit dalam pelaksanaan surveilans AMR," jelasnya.
Menurut Amy, fondasi data yang kuat akan berbanding lurus dengan kemudahan rumah sakit dalam mendeteksi dan menekan laju resistensi.
"Data tersebut dapat menjadi dasar bagi rumah sakit dalam mengevaluasi penggunaan antibiotik dan menentukan intervensi yang diperlukan," ucapnya menambahkan.
Dukungan penuh terhadap inisiatif ini juga mengalir dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, dr. Aklima, menyatakan komitmennya untuk mengawal pembentukan lembaga koordinasi pengendalian infeksi di wilayahnya.
"Dinas Kesehatan Sumatera Barat mendukung pembentukan lembaga koordinasi pengendalian infeksi dan penatagunaan antimikroba di rumah sakit di Sumatera Barat. Kita membutuhkan jejaring yang dapat bekerja bersama dan saling memperkuat," ujarnya.
Dari sisi teknis medis, Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PRA), dan Farmakoterapi (FT) RS M. Djamil, dr. Andani Eka Putra, memandang simposium ini sebagai pijakan awal yang esensial untuk menjalin sinergitas yang kokoh dengan berbagai rumah sakit mitra.
"Simposium ini dilandasi bagaimana kita membangun sinergi dengan rumah sakit jejaring sebagai mitra RS M. Djamil, sehingga kasus-kasus infeksi dapat kita tangani lebih dini. Dengan penanganan yang lebih cepat dan tepat, diharapkan angka kematian dapat ditekan dan masa rawat pasien dapat diperpendek," kata Andani.
Ia menjabarkan bahwa penguatan jejaring menjadi sangat mendesak karena pengendalian infeksi dan resistensi antimikroba mutlak membutuhkan kesinambungan komunikasi antar-fasilitas kesehatan.
"Rumah sakit rujukan dan rumah sakit jejaring perlu memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan suatu kasus ditangani secara cepat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pasien," tuturnya.
Menurut Andani, spirit kolaborasi semacam ini akan berdampak positif pada percepatan pertukaran informasi dan pengalaman klinis antar-rumah sakit, terutama dalam mengidentifikasi pola infeksi terbaru, tren penggunaan antibiotik, serta mendeteksi dini mutasi resistensi kuman di kawasan Sumatera Barat.
Baca Juga: Waspada Ancaman 'Hidden Sodium', RSUP dr. M. Djamil Padang Edukasi Masyarakat Terapkan Diet DASH
"Dengan adanya jejaring yang terintegrasi, upaya pengendalian infeksi diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika pasien sudah mengalami infeksi. Tetapi juga mencakup upaya pencegahan, deteksi dini, pemeriksaan mikrobiologi, penggunaan antibiotik secara tepat, serta evaluasi hasil pelayanan," tukasnya. [*/hdp]
The post Cegah Resistensi Kuman, RS M. Djamil Padang Pelopori Jejaring Pengendalian Antimikroba appeared first on Padangkita.com.