Padang, Padangkita.com — Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (30/3/2026).
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, Roni Altur, yang mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar. Acara penyerahan berlangsung di Aula Lantai IV Kantor BPK Perwakilan Sumbar dan turut disaksikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, sejumlah kepala daerah se-Sumatera Barat, serta tim pemeriksa BPK.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa kepatuhan dalam menyerahkan LKPD tepat waktu merupakan langkah konkret Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah. Langkah ini juga selaras dengan program unggulan (Progul) Pemerintah Kota.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota Fadly Amran, kita bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang juga sejalan dengan Progul Padang Amanah,” tegas Maigus.
Didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Raju Minropa, Maigus juga menyuarakan optimismenya bahwa Pemko Padang dapat mempertahankan prestasi dalam tata kelola keuangan.
“Semoga capaian tata kelola keuangan kita dapat terus dipertahankan. Jika terwujud, ini akan menjadi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara total, dan yang ke-12 kalinya diraih secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014,” imbuhnya.
Di sisi lain, perwakilan BPK Provinsi Sumbar, Roni Altur, memberikan apresiasi tinggi atas kedisiplinan enam pemerintah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, yang berhasil menyerahkan LKPD tepat waktu.
Menurut Roni, ketepatan waktu tersebut adalah cerminan keseriusan dan profesionalisme pemerintah daerah. “Ketepatan waktu ini menunjukkan komitmen yang baik. Selanjutnya, BPK akan langsung melakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan yang telah disampaikan,” jelas Roni.
Ia menambahkan, penyerahan LKPD unaudited ini merupakan tahap awal yang krusial dari proses audit BPK sebelum penerbitan opini resmi. Opini tersebut akan menjadi indikator utama untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan setiap daerah.
Baca Juga: Serahkan LKPD, Pemko Padang Berharap Kembali WTP
Berdasarkan jadwal, hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 akan diumumkan pada akhir Mei 2026 mendatang. [*/hdp]