Padang, Padangkita.com – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi membuka agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027.

Berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, pada Selasa (31/3/2026), forum strategis ini menjadi momentum krusial untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di tengah bayang-bayang pengetatan anggaran.

Iklan

Kegiatan tahunan ini merangkul berbagai elemen pemangku kepentingan, mulai dari jajaran perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga perwakilan masyarakat. Namun, nuansa Musrenbang kali ini terasa lebih mendesak seiring dengan proyeksi kondisi fiskal daerah yang diyakini makin ketat ke depannya.

Dalam arahannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa tahun 2027 akan menjadi periode ujian yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Padang. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk jauh lebih efisien dan memerlukan langkah-langkah strategis yang terukur serta penuh kehati-hatian.

Iklan

“Kita memang harus menyadari bahwa 2027 adalah tahun yang penuh tantangan. Pertama, target pembangunan daerah akan sulit tercapai apabila efisiensi anggaran tidak segera dilakukan. Kedua, yang paling berat adalah adanya tuntutan undang-undang yang mewajibkan porsi belanja pegawai pada November 2027 tidak boleh lagi melebihi batas 30 persen dari total anggaran,” ungkap Maigus Nasir di hadapan para peserta musyawarah.

Tantangan rasio belanja pegawai tersebut bukan perkara sepele. Kondisi faktual saat ini menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang masih mendominasi di kisaran angka 47 persen. Menurunkan persentase yang terlampau jauh menjadi 30 persen dalam waktu yang relatif singkat tentu memerlukan manuver kebijakan yang luar biasa.

Beban struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang ke depan juga diprediksi makin membengkak akibat rentetan dampak bencana alam yang belum lama ini melanda ibu kota Sumatera Barat tersebut. Kebutuhan dana darurat untuk pemulihan dan penanganan pascabencana menyedot alokasi anggaran daerah dalam jumlah yang sangat signifikan.

Menghadapi jalan terjal tersebut, Wakil Wali Kota Padang tidak tinggal diam. Ia menyiapkan sejumlah strategi taktis, salah satu yang paling krusial adalah memperkuat lobi anggaran ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.

Iklan

“Oleh sebab itu, langkah konkret yang harus kita lakukan mulai hari ini adalah bagaimana meyakinkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar bersedia memberikan dukungan penuh terhadap kondisi fiskal kita. Upaya menggeser porsi belanja dari 47 persen ke 30 persen itu sangat tidak gampang, dan efek risiko sosialnya juga terbilang cukup besar jika tidak ditangani dengan bijak,” lanjutnya menegaskan.

Sebagai penutup, Maigus Nasir mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk merapatkan barisan. Sinergi lintas sektoral, kolaborasi, dan semangat gotong royong dinilai sebagai kunci utama untuk bertahan dan tetap produktif di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

Baca Juga: Wawako Padang Buka Musrenbang RKPD 2026 di Tiga Kecamatan, Harapkan Perencanaan Tepat Sasaran

“Kita sangat berharap, dengan semangat kebersamaan dan komitmen teguh dari seluruh elemen, masyarakat dan aparatur dapat berkontribusi dalam upaya efisiensi belanja daerah. Di saat yang sama, kita juga harus bahu-membahu meningkatkan produktivitas serta terus menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru,” pungkas Maigus Nasir. [*/hdp]