Batam, Padangkita.com - Transparansi dan inovasi digital kini menjadi kunci utama dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama 23 pemerintah kota lainnya yang tergabung dalam Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), bersepakat merombak tata kelola pajak daerah dengan sistem terintegrasi.
Kesepakatan strategis ini terwujud dalam Seminar Rembuk Fiskal yang diselenggarakan di Harris Hotel & Suites Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis (27/8/2026). Agenda utama forum ini bermuara pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan aplikasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) antar-pemerintah kota.
Hadir membuka acara, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang juga bertindak sebagai Ketua Komwil I APEKSI. Ia menjelaskan bahwa adopsi sistem QRESTO merupakan terobosan krusial yang lahir dari kesepakatan Musyawarah Komisariat Wilayah I di Banda Aceh pada bulan April lalu. Sistem ini dirancang untuk mendongkrak penerimaan daerah secara akuntabel.
"Kami berterima kasih atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Duplikasi Aplikasi QRESTO sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 24 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI. QRESTO merupakan inovasi digital yang memisahkan omzet usaha dan kewajiban pajak sejak transaksi, memantau transaksi secara real-time, serta memastikan penerimaan pajak tercatat dan disetorkan ke RKUD pada hari yang sama," jelas Rico Tri Putra Bayu Waas.
Mewakili Kota Padang dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyambut positif era baru kolaborasi tata kelola fiskal ini. Ia memandang digitalisasi penerimaan melalui QRESTO sebagai jembatan bagi Pemko Padang untuk memperluas praktik pemerintahan yang transparan.
"Kami Pemko Padang terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Yang paling penting, penguatan fiskal ini tidak hanya berhenti pada peningkatan penerimaan, tetapi harus bermuara pada pelayanan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ungkap Maigus Nasir.
Menurut Maigus, memantau pergerakan pajak secara waktu nyata akan meminimalisasi ruang kebocoran. Dengan begitu, dana yang masuk ke kas daerah dapat terserap maksimal. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi administrasi tidak boleh berdiri sendiri tanpa dibarengi penguatan ekosistem ekonomi di daerah.
"Penguatan fiskal harus diiringi peningkatan kompetensi tenaga kerja, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan sektor bernilai tambah, termasuk data center. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut harus bermuara pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan tenaga kerja, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur," tegasnya.
Baca Juga: Wawako Padang Bawa Misi Mitigasi Bencana di APEKSI Banda Aceh
Melalui sinergi antar-pemerintah kota di payung APEKSI Komwil I ini, pemanfaatan sistem QRESTO diharapkan dapat segera diterapkan di masing-masing daerah. Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara transparan demi menggerakkan roda pembangunan yang merata. [*/hdp]
The post Cegah Kebocoran Pajak, Pemko Padang dan 23 Kota APEKSI Adopsi Sistem Digital QRESTO appeared first on Padangkita.com.