Padang, Padangkita.com - Banjir yang kembali merendam Kota Padang pascahujan lebat selama 10 jam pada Senin (3/8/2026) memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rendahnya serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana dituding menjadi salah satu penyebab lambatnya mitigasi di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, menyoroti minimnya kemampuan pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam merealisasikan anggaran yang telah disalurkan oleh pusat. Menurutnya, hal ini menyisakan tanda tanya besar yang harus dijawab secara transparan oleh pemerintah daerah.
"Bagi pemerintah pusat, tuntasnya penyaluran dana rehab rekon untuk wilayah terdampak bencana itu, apakah hanya berupa angka di atas kertas yang tercermin pada rendahnya serapan anggaran di tingkat pemerintah daerah," ujar Alex dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).
Alex mengkritik keras pimpinan daerah yang dinilainya lebih memprioritaskan publikasi dibandingkan eksekusi.
"Publik melihat, kepala daerah bersama perangkatnya, selalu viral di berbagai platform media sosial, setiap kali bencana terjadi. Begitupun saat berjuang mencari anggaran ke pemerintah pusat. Semestinya, semangatnya harus lebih hebat lagi, saat merealisasikan anggaran yang telah diperjuangkan itu," tegasnya.
Berdasarkan data rapat koordinasi dan pendampingan teknis Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada 20-22 Juli 2026, serapan anggaran di Sumatera Barat masih sangat rendah. Provinsi Sumatera Barat yang menerima alokasi Rp534 miliar baru merealisasikan sekitar 2,14 persen.
Kondisi serupa terjadi di Kota Padang. Dari total tambahan TKD sebesar Rp371,85 miliar, realisasinya baru mencapai Rp45,49 miliar atau sekitar 12 persen. Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar yang menerima Rp126,87 miliar baru menyerap sekitar 7 persen.
Padahal, Satgas PRR Pascabencana Sumatera mencatat bahwa per 4 Mei 2026, penyaluran TKD sebesar Rp10,65 triliun untuk wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah cair 100 persen tanpa syarat salur. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga rekonstruksi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ.
Alex mengungkapkan bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat, banjir di Kota Padang lebih dominan disebabkan oleh sedimentasi di hilir sungai yang belum tersentuh pengerukan. Akibatnya, air dengan cepat meluap ke permukiman saat hujan lebat turun.
Untuk mengatasi kebuntuan eksekusi anggaran yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, Alex menyarankan agar gubernur, bupati, dan wali kota menunjuk satu pejabat khusus sebagai komandan penanganan bencana.
Baca Juga: Alex Indra Lukman Minta Menhub Hentikan Sementara Operasional KA di Sumbar
"Di titik inilah, perlu perintah yang jelas dari kepala daerah melalui pejabat yang ditunjuk memegang tongkat komando. Kehadiran seorang komandan dalam penanganan bencana, akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring, dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih mudah dan sistematis," pungkas Alex. [*/hdp]
The post Dana Bencana Cair 100 Persen tapi Serapan Rendah, Alex Indra Lukman Kritik Kepala Daerah di Sumbar appeared first on Padangkita.com.
