Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pekerja rentan di sektor informal. Langkah konkret ini diwujudkan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, melalui sinergi strategis dengan berbagai pimpinan perusahaan di Kota Padang untuk mengoptimalkan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Pertemuan yang membahas program perlindungan ketenagakerjaan tersebut dilangsungkan di Kinol Bistro Padang pada Senin (4/5/2026). Inisiatif ini digagas untuk mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja yang selama ini belum tersentuh fasilitas tersebut.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran mengungkapkan fakta bahwa cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di ibu kota Sumatra Barat ini masih perlu terus ditingkatkan. Saat ini, tercatat sebanyak 138.299 pekerja telah terdaftar secara resmi dan merasakan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, pekerjaan rumah yang cukup besar masih menanti. Faktanya, masih terdapat sekitar 232.315 pekerja di Kota Padang yang belum terlindungi jaminan sosial. Angka tersebut didominasi oleh para pekerja dari sektor informal, seperti pekerja lepas, pengemudi ojek, montir bengkel, hingga pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemberi kerja maupun pemangku kepentingan untuk memastikan adanya perlindungan bagi tenaga kerja. Kita tidak ingin mereka yang memiliki risiko tinggi di lapangan, ketika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja, justru tidak mendapatkan perlindungan yang memadai,” tegas Fadly Amran di hadapan para pimpinan perusahaan.
Sebagai bentuk komitmen nyata dari pemerintah, Pemko Padang sejatinya telah mengambil langkah awal pelopor. Pemko Padang telah memberikan perlindungan kepada sekitar 10.103 pekerja rentan yang pembiayaannya dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ini ditargetkan meningkat signifikan hingga menyentuh angka 37.648 pekerja.
Meski demikian, keterbatasan ruang anggaran menuntut adanya kolaborasi dan gotong royong lintas sektor. Oleh karena itu, Fadly sangat berharap pihak swasta dapat turun tangan secara langsung.
“Saya yakin setiap perusahaan memiliki alokasi program CSR. Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak agar sebagian dari program tersebut dapat diarahkan secara khusus untuk membantu perlindungan pekerja rentan di Kota Padang,” harapnya mengakhiri pemaparan.
Dukungan atas inisiatif Pemerintah Kota Padang ini juga datang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Afrialdi, yang turut hadir dalam agenda tersebut menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mematok target yang harus dikejar bersama.
Target capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) atau perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semesta untuk Kota Padang saat ini ditetapkan sebesar 32 persen dari total pekerja yang ada.
“Capaian kita saat ini masih berada di kisaran 25 persen, sehingga masih terdapat selisih yang perlu segera dikejar. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan ini, kami mendorong keterlibatan dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam peningkatan cakupan UCJ. Salah satu instrumen pembiayaan yang paling efektif saat ini adalah melalui pemanfaatan dana CSR,” jelas Afrialdi.
Baca Juga: Pemko Padang Bidik 37 Ribu Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan hingga 2031
Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaku usaha ini diharapkan dapat segera mewujudkan iklim kerja yang lebih sejahtera, sehingga para pekerja rentan di Kota Padang dapat mencari nafkah dengan lebih tenang, aman, dan berujung pada roda ekonomi kota yang terus berputar positif. [*/hdp]