Padang, Padangkita.com – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mencatatkan rekam jejak positif di Sumatera Barat. Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi, secara khusus memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah haji Embarkasi Padang. Penilaian ini disampaikan langsung saat proses pelepasan Kelompok Terbang (Kloter) 10 di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Senin (4/5/2026) malam.
Mulai dari masa karantina di asrama hingga proses keberangkatan menuju pesawat, kelancaran arus jemaah dinilai tidak lepas dari sinergi apik antara jajaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemhaj) Sumatera Barat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurut Adel, standar pelayanan yang dihadirkan sangat komprehensif dan layak untuk didokumentasikan sebagai praktik baik (best practice).
“Kami melihat secara langsung bagaimana para jemaah dilayani dengan optimal. Mulai dari titik keberangkatan di asrama, pengaturan saat naik bus, hingga kelancaran proses di bandara menuju pesawat. Ini adalah wujud pelayanan prima,” ujar Adel Wahidi di sela-sela peninjauan.
Lebih lanjut, Adel menyoroti dedikasi jajaran PPIH Embarkasi Padang. Keterlibatan aktif Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, yang konsisten memantau dan mengawal setiap kloter hingga proses lepas landas, dinilai sebagai indikator kuat tingginya komitmen institusi dalam melayani tamu Allah.
“Saya perhatikan, setiap kloter selalu diikuti dan dipantau langsung sampai benar-benar berangkat. Ini membuktikan keseriusan penuh pemerintah dalam memberikan pelayanan,” tambahnya.
Salah satu aspek teknis yang paling menonjol dari pengamatan Ombudsman adalah efisiensi waktu selama proses keberangkatan, terutama saat jemaah melakukan proses boarding ke dalam kabin pesawat. Adel mengungkapkan bahwa tahapan tersebut berlangsung sangat cepat, sistematis, dan tertib, sehingga jemaah yang didominasi oleh lansia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menunggu.
Di samping efisiensi teknis, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan pengaduan bagi para jemaah turut mendapat acungan jempol dari lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Fasilitas pengaduan ini dinilai krusial sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan bagi penyelenggara.
“Saluran pengaduan ini sangat penting fungsinya. Jemaah memiliki ruang untuk menyampaikan masukan, dan dari sanalah kita bisa mengukur sejauh mana efektivitas layanan serta area mana yang masih perlu ditingkatkan,” jelas Adel.
Ia pun menekankan pentingnya mendokumentasikan pencapaian dan sistem operasional ini sebagai bagian dari manajemen pengetahuan (knowledge management), agar standar pelayanan unggul ini dapat terus diadopsi dan dikembangkan pada musim haji di tahun-tahun mendatang.
Adapun Kloter 10 yang diberangkatkan pada malam tersebut membawa total 393 orang. Rombongan ini terdiri atas 194 jemaah asal Kabupaten Pasaman Barat, 193 jemaah asal Kabupaten Pasaman, serta didampingi oleh enam orang petugas kloter.
Acara pelepasan di BIM dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumbar M. Rifki, Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi, Bupati Pasaman Barat, serta jajaran Kemenhaj dari wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
Menanggapi apresiasi dari Ombudsman, Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri dan terus berkomitmen menjaga kualitas transparansi serta pelayanan.
Baca Juga: Kloter Perdana Terbang 23 April, Pemko Padang Pastikan Layanan Maksimal untuk Jemaah Haji 2026
“Kami persilakan seluruh jemaah untuk tidak ragu menyampaikan masukannya melalui saluran pengaduan yang telah kami sediakan. Masukan tersebut adalah bahan evaluasi berharga bagi kami untuk terus menyempurnakan layanan haji di masa mendatang,” tutup M. Rifki. [*/hdp]