Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menorehkan catatan positif dengan meraih peringkat pertama dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 tingkat ibu kota provinsi se-Sumatera yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Berdasarkan hasil rilis survei tersebut, Kota Padang berhasil mencatatkan skor 78,00 dan secara akumulatif masuk dalam kategori Terjaga.

Skor tersebut mengungguli seluruh ibu kota provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Posisi di bawah Kota Padang secara berurutan ditempati oleh Banda Aceh (74,95), Palembang (72,24), Jambi (68,29), Pekanbaru (67,73), Medan (67,05), Bandar Lampung (66,80), dan Bengkulu (64,83).

Iklan

Menanggapi capaian ini, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasinya dan menegaskan bahwa hasil ini bukan sekadar deretan angka, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, hasil ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari implementasi Progul Padang Amanah yang kami dorong di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Iklan

Fadly menegaskan bahwa prestasi puncak di Sumatera ini sejalan dengan roh Program Unggulan (Progul) Padang Amanah, yang secara konsisten menempatkan integritas, transparansi, serta akuntabilitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan birokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Kota Padang Sony Budaya Putra, yang didampingi oleh Auditor Ahli Muda Inspektorat Dodi Stapet, memaparkan rincian metodologi di balik perolehan skor tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SPI Tahun 2025 di lingkup Pemkot Padang mengumpulkan persepsi dari 1.551 responden. Responden ini bersifat komprehensif karena mencakup pegawai internal, pengguna layanan masyarakat, mitra kerja atau vendor, serta para pakar yang memiliki riwayat interaksi dengan instansi minimal dalam 12 bulan terakhir.

“Survei yang dilakukan oleh KPK melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, tenaga ahli seperti Ombudsman, BPKP, advokat, asosiasi profesi, hingga para pemangku kepentingan lainnya. Hasilnya menjadi cerminan tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang,” tutur Sony.

Secara spesifik, Sony membedah perolehan indeks 78,00 tersebut yang mengalami lonjakan dibandingkan periode sebelumnya. Kontributor utama dalam peningkatan ini berasal dari komponen internal, yang naik signifikan sebesar 2,47 poin menjadi 74,63 (kategori Waspada). Progres di sektor internal ini mengindikasikan adanya perbaikan nyata dalam sistem manajemen dan perbaikan proses birokrasi dari dalam.

Iklan

Di sisi lain, komponen eksternal juga menunjukkan tren yang sangat positif. Sektor ini mencatatkan skor 88,73 atau masuk dalam kategori Terjaga, naik dari angka 86,47 pada tahun sebelumnya. Capaian ini merepresentasikan semakin kuatnya integritas sekaligus meningkatnya kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan publik Pemkot Padang.

Kendati berhasil mengamankan predikat tertinggi di Sumatera, hasil SPI KPK 2025 juga memotret sejumlah celah yang masih menjadi tantangan. Evaluasi KPK menitikberatkan pada urgensi peningkatan transparansi dalam sektor pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem promosi dan mutasi pegawai. Pengelolaan sumber daya manusia ini direkomendasikan agar murni berbasis sistem merit demi menutup celah praktik nepotisme.

Terkait rekomendasi dan evaluasi tersebut, Sony menyatakan komitmen instansinya untuk segera melakukan pembenahan terstruktur.

“Penilaian beberapa indikator ini menjadi catatan penting bagi kami. Hasil SPI tidak hanya menjadi ukuran capaian, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap aturan, serta membangun budaya kerja yang semakin berintegritas di seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Baca Juga: KPK “Uji” Integritas Pejabat Pemko Padang Cegah Korupsi

Sebagai langkah nyata tindak lanjut, Pemko Padang saat ini tengah menyusun strategi untuk terus memperkuat keterbukaan informasi pelayanan publik. Upaya ini akan dibarengi dengan intensifikasi sosialisasi pengendalian gratifikasi, pengetatan fungsi pengawasan internal, serta evaluasi layanan yang dilakukan secara berkala demi menjamin integritas aparatur dan kepuasan publik yang berkelanjutan. [*/hdp]