Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang sepakat untuk mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Proyek bernilai Rp1,1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota pada Senin (29/6/2026). Rapat ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, beserta jajaran kepala dinas dan camat terkait.

Iklan

Pertemuan ini membahas secara mendalam berbagai upaya percepatan penanganan pascabanjir. Fokus utamanya mencakup penyelesaian sengketa lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Penguatan tata ruang juga masuk dalam agenda penting sebagai langkah mitigasi bencana jangka panjang.

Reski Wahyudi menjelaskan bahwa tahap awal pekerjaan akan berpusat pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Pihaknya juga segera menangani sejumlah titik kritis pengendalian banjir di Kota Padang.

Iklan

Pekerjaan fisik tersebut meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan pembuatan penahan sedimen. Infrastruktur vital ini akan dibangun di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Air Dingin.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Sumatera V telah menyiapkan dana triliunan rupiah untuk memulihkan infrastruktur sumber daya air di Padang. Namun, kelancaran proyek ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan.

“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ucap Reski.

Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian pekerjaan konstruksi ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun. Proyek kolosal ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir pada masa mendatang.

Iklan

Merespons kebutuhan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen penuh pemerintah kota. Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga level camat dan lurah, untuk segera menuntaskan segala kebutuhan di lapangan.

“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Fadly Amran.

Fadly juga menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah tegas terkait keselamatan warga yang bermukim di zona merah bencana. Pemko Padang sedang mengkaji pemindahan warga sebagai opsi penyelesaian paling aman.

“Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga: Atasi Banjir, Pemko Padang Perkuat Sinergi dengan KemPUPR dan BWS Sumatera V, Pastikan Dukungan Pusat

Sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi warga Kota Padang dari ancaman hidrometeorologi di masa depan. [*/hdp]