Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempertegas komitmen strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menyelaraskan laju pembangunan infrastruktur daerah. Langkah ini ditandai dengan keikutsertaan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam prosesi penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat.

Prosesi penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan bersama seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat serta Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Agenda krusial ini berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Rabu, 8 Juli 2026.

Iklan

Momentum tersebut juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, serta Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianti.

Dalam memastikan keselarasan program, Wakil Wali Kota Padang didampingi oleh jajaran pejabat eselon II, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri.

Iklan

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen nyata dari Gubernur Sumatera Barat beserta seluruh bupati dan wali kota. Melalui penandatanganan ini, Sumatera Barat mencatatkan sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menyepakati luasan LP2B di tingkat provinsi secara terpadu.

“Kebijakan LP2B merupakan bentuk aktualisasi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam mendukung Asta Cita, khususnya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan target dalam RPJMN yang menetapkan luasan LP2B minimal 87 persen secara agregat,” ujar Suyus Windayana dalam sambutannya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, Armizoprades, total luas kawasan LP2B di tingkat provinsi kini telah mencapai 166.466,02 hektare. Angka tersebut secara agregat telah berhasil memenuhi 89,92 persen dari target nasional yang ditetapkan.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan lintas daerah tersebut, luas kawasan LP2B untuk wilayah administrasi Kota Padang ditetapkan sebesar 2.123,64 hektare. Sebagai langkah lanjutan pasca-kesepakatan, Pemerintah Kota Padang akan segera menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan secara mendalam.

Iklan

“Verifikasi tersebut penting untuk memastikan secara rinci lahan yang benar-benar ditetapkan sebagai LP2B sehingga memperoleh perlindungan hukum, sekaligus mengidentifikasi kawasan yang masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” jelas Maigus.

Ia menambahkan, Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penyangga utama di Sumatera Barat memiliki dinamika serta kebutuhan pembangunan yang sangat tinggi. Keseimbangan antara fungsi konservasi lahan pertanian dan ekspansi perkotaan harus dijaga secara matang.

“Kota Padang memiliki sejumlah kebutuhan pembangunan yang mendesak, seperti pengembangan fasilitas TNI, perluasan beberapa perguruan tinggi, serta pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) seperti Sekolah Rakyat, yang seluruhnya membutuhkan daya dukung lahan yang cukup luas,” imbuh Maigus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menjelaskan bahwa berita acara kesepakatan ini akan segera diajukan sebagai dasar usulan resmi kepada pemerintah pusat guna mendapatkan penetapan final. Berdasarkan regulasi baku, setiap jengkal lahan yang telah sah ditetapkan sebagai LP2B dipastikan tidak boleh dialihfungsikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

“Saat ini luas Lahan Baku Sawah (LBS) Kota Padang mencapai 4.358 hektare. Sesuai kebijakan nasional, kita diberikan target 87 persen dari LBS. Namun, melalui pertimbangan matang terhadap kebutuhan pembangunan kota, luasan LP2B yang disepakati adalah sebesar 2.123,64 hektare atau sekitar 48,73 persen dari total LBS,” terang Yoice.

Melengkapi aspek legalitas koridor tata ruang, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menegaskan bahwa seluruh hasil verifikasi dan peninjauan ulang luasan lahan pertanian ini nantinya akan dikunci secara hukum dalam dokumen tata ruang kota.

Baca Juga: Sumbar Pertama Tuntaskan Kesepakatan LP2B, Luas Lahan Pertanian Terlindungi Capai 166 Ribu Hektare

“Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar penyesuaian LP2B dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Selanjutnya, kebijakan ini akan diselaraskan secara penuh dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kota Padang,” pungkas Malvi. [*/hdp]