Sarilamak, Padangkita.com – Sektor perhutanan sosial di Indonesia masih menghadapi sederet tantangan struktural, mulai dari lemahnya kelembagaan kelompok, kapasitas usaha yang terbatas, hingga kendala akses pasar dan pembiayaan. Situasi ini menyebabkan banyak Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kesulitan berkembang dan menarik investasi secara mandiri.
Menjawab persoalan tersebut, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Inggris melalui program Kemitraan untuk Investasi dalam Bentang Alam Berkelanjutan di Indonesia (KIBAR) resmi meluncurkan implementasi program Blended Finance Model (BFM) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, pada Selasa (7/7/2026).
Program inovatif yang dieksekusi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) ini menyasar tujuh provinsi prioritas nasional, dengan Sumatra Barat terpilih sebagai salah satu lokasi implementasi utama.
Dalam praktiknya, program BFM mengedepankan peran Lembaga Perantara (LEMTARA) sebagai pendamping garda terdepan bagi KUPS. Khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota, implementasi ini dikawal oleh tiga LEMTARA, yakni KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Qbar.
Ketiga lembaga tersebut akan bahu-membahu memperkuat kapasitas 43 KUPS yang mengelola ragam komoditas unggulan daerah, meliputi kopi, aren, madu galo-galo, serai wangi, wanatani (agroforestry), ekowisata, hingga produksi kompos.
Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, menegaskan komitmen lembaganya untuk bersinergi penuh dalam mengawal keberhasilan implementasi program ini di lapangan.
“Program BFM menjadi upaya bersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial. Kami berkomitmen mendampingi KUPS agar semakin kuat secara kelembagaan, mampu mengembangkan produk bernilai tambah, memiliki akses pasar, serta siap terhubung dengan sumber pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan. Program ini juga akan mendukung implementasi Integrated Area Development (IAD) Hatta,” ujarnya.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut positif inisiatif pembiayaan berkelanjutan tersebut. Ia menilai perhutanan sosial merupakan instrumen strategis untuk mengerek kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan kelestarian ekologi.
“Lima Puluh Kota memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan. Melalui kolaborasi berbagai pihak, kami siap memfasilitasi penguatan sektor kehutanan dan pertanian agar kelompok usaha masyarakat dapat berkembang, memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat, Ferdinal Asmin, yang hadir mewakili Gubernur Sumatra Barat, menyatakan bahwa BFM adalah elemen vital dari penguatan perhutanan sosial di wilayahnya.
Ia memaparkan, skema perhutanan sosial di Sumatra Barat saat ini telah mencakup sekitar 349 ribu hektare kawasan kelola masyarakat. Ia berharap inovasi ini bisa menjadi model percontohan yang direplikasi di wilayah lain.
Dari kacamata penyaluran dana, Direktur Penyaluran Dana BPDLH, Damayanti Ratunanda, menitikberatkan pentingnya tata kelola KUPS yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal pencatatan keuangan. Kedisiplinan administratif menjadi prasyarat mutlak agar kelompok usaha dapat mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana hibah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Catur Endah Prasetiani P., menambahkan bahwa BFM merupakan terobosan pembiayaan inovatif guna memecah kebuntuan akses modal masyarakat desa hutan.
“Kalau tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya. BFM bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi bagaimana menyiapkan usaha masyarakat agar lebih kuat, memiliki produk yang siap pasar, mampu menarik investasi, dan berkembang secara mandiri. Melalui kolaborasi multipihak, model ini diharapkan dapat direplikasi serta menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan perhutanan sosial nasional,” ujarnya.
Sebagai simbol komitmen hilirisasi produk masyarakat, rangkaian peluncuran Program BFM ini turut ditandai dengan peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Dalam Mandiri.
Baca Juga: Menata Hutan dan Ekonomi Warga, Pokja PPS Pasaman Kebut Rencana Aksi Lintas Sektor
Langkah nyata ini diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong KUPS menjadi pilar usaha mandiri yang tegak lurus dengan prinsip pelestarian hutan. [*/hdp]