Padang, Padangkita.com – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat menemukan lima agen perjalanan (travel) umrah yang diduga kuat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Temuan krusial ini terungkap saat petugas Kemenhaj menggelar inspeksi mendadak pada proses keberangkatan ratusan jemaah umrah di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Senin (2/11/2026).

Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, memaparkan bahwa kelima travel umrah tersebut melancarkan aksinya dengan cara meminjam atau menggunakan atribut dari perusahaan PPIU lain yang telah terdaftar resmi. Praktik ini dinilai sangat berisiko bagi jemaah dan melanggar regulasi penyelenggaraan ibadah.

Iklan

“Dari hasil pemeriksaan, kami mengidentifikasi lima travel yang diduga tidak memiliki izin PPIU sendiri. Mereka memberangkatkan jemaah dengan menggunakan atribut atau identitas penyelenggara lain,” jelas Muhammad Rifki.

Berdasarkan penelusuran lapangan, kelima travel umrah yang beroperasi tanpa kelengkapan izin tersebut meliputi Singgalang, Asafi Tour, Al Hijaz, Prima Astuti Sejahtera, dan Hayat. Rifki merinci modus operandi operasional mereka. Travel Singgalang diketahui memberangkatkan jemaah melalui PT Tri Muda Karya Wisata, sedangkan Asafi Tour menumpang pada PT Amanah Safari Internasional.

Iklan

Selanjutnya, Al Hijaz terpantau menggunakan bendera PT Berlian Mulia Parama yang berbasis di Jambi. Praktik serupa juga dilakukan oleh Prima Astuti Sejahtera yang menggunakan identitas PT Rajawali Arya Nusantara, serta travel Hayat yang memberangkatkan jemaahnya dengan meminjam jalur PT Arasy Bungo Mandiri dari Jambi.

Lebih lanjut, Muhammad Rifki mengungkapkan bahwa skala pelanggaran administrasi yang ditemukan timnya ternyata lebih luas. Secara keseluruhan, terdapat sekitar delapan travel yang terindikasi bermasalah dalam proses pemberangkatan jemaah di BIM pada hari yang sama.

“Temuan sementara kami mencatat sekitar delapan travel bermasalah. Dari jumlah itu, lima travel diduga tidak berizin dan menggunakan identitas penyelenggara lain. Data ini masih kami dalami untuk memastikan seluruh pelanggarannya,” sebutnya.

Salah satu temuan yang paling mencolok dari inspeksi tersebut adalah adanya satu pihak travel yang nekat memberangkatkan hingga 127 jemaah sekaligus, padahal entitas tersebut belum memiliki legalitas izin operasional PPIU.

Iklan

“Ada satu travel yang memberangkatkan 127 jemaah, sementara izin PPIU atas nama travel tersebut belum dimiliki. Kami akan menelusuri bagaimana proses pemberangkatannya dan pihak yang terlibat,” ungkapnya.

Menyikapi pelanggaran ini, Kemenhaj Sumbar akan memanggil seluruh manajemen travel yang teridentifikasi bermasalah untuk menjalani pemeriksaan intensif. Evaluasi dan sanksi juga akan diarahkan pada perusahaan resmi yang kedapatan menyewakan atau memberikan atribut PPIU mereka kepada penyelenggara ilegal.

“Kami akan memeriksa travel yang menggunakan atribut maupun pihak yang memberikan atribut tersebut. Jika pelanggarannya terbukti, identitas travel akan kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi,” tegas Muhammad Rifki.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, turut memberikan penegasan bahwa instansinya tidak akan menoleransi keberadaan travel bodong yang mempertaruhkan nasib jemaah. Tindakan tegas sesuai hukum akan dijatuhkan kepada setiap entitas penyelenggara yang melanggar ketentuan perizinan.

“Kami pro kepada jemaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jemaah,” tegas M. Rifki.

Meski penindakan regulasi diperketat, Kemenhaj Sumbar menjamin perlindungan terhadap jemaah. Sanksi hanya akan diberikan kepada pihak perusahaan travel, sementara jemaah yang telah terdaftar dan memenuhi segala persyaratan di bandara akan tetap dijamin hak keberangkatannya menuju Tanah Suci.

Baca Juga: Kemenhaj Sumbar Tindak Tegas Travel Umrah Bodong, Masyarakat Diminta Ekstra Selektif

Sebagai langkah mitigasi berkelanjutan, Kemenhaj Sumbar mengimbau masyarakat luas untuk lebih waspada dan cermat dalam memilih biro perjalanan ibadah. Calon jemaah sangat disarankan untuk melakukan verifikasi legalitas dan status izin operasional PPIU dari travel yang dipilih secara mandiri dan mudah melalui aplikasi resmi Satu Haji. [*/hdp]