Padang, Padangkita.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperketat pengawasan terhadap sejumlah biro perjalanan atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di wilayahnya.
Langkah preventif dan represif ini diambil menyusul temuan masih adanya agen perjalanan yang belum mengantongi izin operasional namun nekat menawarkan jasa kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, mengungkapkan bahwa penertiban ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan mutlak bagi masyarakat, baik sebelum keberangkatan maupun selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan menoleransi praktik penyelenggaraan umrah ilegal di wilayah Sumatera Barat dan siap menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan main.
Sebagai informasi, hingga saat ini Kemenhaj Sumatera Barat mencatat hanya terdapat 62 PPIU yang memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan ibadah umrah di wilayah tersebut. Fakta ini mengharuskan masyarakat untuk lebih waspada dan selektif.
Tindakan tegas Kemenhaj ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Tim Bina dan Pengendalian Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat telah turun langsung melakukan inspeksi mendadak dan klarifikasi ke sejumlah agen perjalanan di Kabupaten Solok dan Kota Padang Panjang.
Di Kabupaten Solok, tim menemukan modus pelanggaran berupa penggunaan nama dan identitas legal dari sebuah PPIU berizin oleh agen perjalanan yang sebenarnya bodong alias tidak memiliki legalitas operasional. Praktik semacam ini dinilai sangat berisiko karena dapat memanipulasi persepsi masyarakat seolah-olah penyelenggara tersebut legal.
Meski pihak agen yang diperiksa berdalih tidak berniat memanfaatkan identitas pihak lain dan langsung menurunkan atribut tersebut, Rifki menegaskan bahwa legalitas adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya, sebuah biro yang belum memiliki izin dilarang keras menjalankan fungsi sebagai PPIU, apalagi sampai mencatut identitas biro lain yang sudah resmi.
"Kita ingin memastikan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah mendapatkan pelayanan dari penyelenggara yang jelas legalitasnya dan dapat mempertanggungjawabkan pelayanan kepada jemaah," ujar Rifki saat memberikan keterangan pada Minggu (9/8/2026).
Rifki juga menyebutkan bahwa seluruh langkah penertiban ini sangat relevan dan merujuk pada Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026.
Regulasi tersebut mengatur secara spesifik mengenai Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan.
Selain persoalan administrasi, pengawasan ketat juga dilakukan di Kota Padang Panjang. Hal ini merespons insiden seorang jemaah umrah asal Sumatera Barat yang sempat diamankan oleh aparat keamanan Arab Saudi saat sedang mengantre pembagian makanan gratis.
Merespons kejadian tersebut, Kemenhaj Sumatera Barat langsung mendatangi kantor biro perjalanan terkait untuk melakukan klarifikasi menyeluruh. Pengecekan meliputi legalitas, materi pembekalan manasik, sistem pendampingan, hingga standar prosedur operasional penanganan krisis saat jemaah berada di luar negeri.
Pihak biro perjalanan terbukti telah melakukan pendampingan maksimal, mulai dari mengurus proses pembebasan hingga memastikan jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Akan tetapi, Kemenhaj tetap memberikan catatan evaluasi keras agar pembekalan kepada jemaah, khususnya mengenai budaya, tata tertib, dan hukum yang berlaku di Arab Saudi, lebih diperdalam dan tidak sekadar formalitas.
"Jemaah harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, termasuk memahami aturan dan tata tertib di Arab Saudi. Ini penting agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman dan tidak menghadapi persoalan akibat ketidaktahuan," kata Rifki mengingatkan.
Menutup keterangannya, Kemenhaj Sumatera Barat kembali mengimbau calon jemaah agar selalu mengedepankan rasionalitas dan prinsip kehati-hatian.
Masyarakat diminta untuk selalu mengecek legalitas di antara 62 PPIU resmi yang terdaftar, memastikan siapa penanggung jawab perjalanan, serta tidak mudah tergiur oleh tawaran paket umrah dengan harga yang terlampau murah dan tidak masuk akal.
"Jangan sampai masyarakat dirugikan. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah sesuai ketentuan terhadap travel yang tidak memenuhi persyaratan," tegasnya.
Baca Juga: Marwan Minta Kemenag Tindak Tegas Biro Travel yang Terbukti Telantarkan Jemaah Umrah
Melalui serangkaian upaya pengawasan ini, diharapkan ekosistem perjalanan ibadah umrah di Sumatera Barat dapat berjalan semakin tertib, transparan, dan pada akhirnya mampu menghadirkan rasa aman yang hakiki bagi para tamu Allah. [*/hdp]
The post Kemenhaj Sumbar Tindak Tegas Travel Umrah Bodong, Masyarakat Diminta Ekstra Selektif appeared first on Padangkita.com.