Padang, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan ini dicapai dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Senin (15/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota dewan. Salah satu pencapaian utama yang disorot adalah keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Padang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini merupakan yang ketiga belas kalinya diraih oleh Kota Padang, dengan dua belas di antaranya diperoleh secara berturut-turut.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2025,” ujar Fadly Amran dalam pidato sambutannya.
Ia menambahkan bahwa prestasi tersebut bukanlah sekadar capaian administratif semata. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima dengan baik oleh seluruh fraksi, terdapat sejumlah catatan kritis yang dilayangkan. Sorotan tajam terutama mengarah pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran serta capaian retribusi daerah yang dinilai belum maksimal.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Wahyu Hidayat menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 yang membengkak menjadi 157,48 miliar rupiah, di mana angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi tersebut menilai besarnya dana yang tidak terserap bukanlah indikator keberhasilan penghematan, melainkan sinyal adanya ketidakakuratan dalam proses perencanaan anggaran.
“Uang sebesar 157 miliar Rupiah yang mengendap sepanjang tahun 2025 adalah peluang yang terlewat untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan, atau bantuan langsung tunai,” sebut juru bicara Fraksi Partai Gerindra dalam penyampaian pendapat akhirnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan PPP, Wismar Panjaitan juga memberikan catatan serius terhadap komponen retribusi daerah yang hanya mampu terealisasi sebesar 83,99 persen dari target yang ditetapkan. Evaluasi serupa turut ditegaskan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional yang mempertanyakan penyebab melesetnya target retribusi, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di lapangan.
“Fraksi PAN berharap hal ini perlu dijelaskan apakah target tersebut dipatok tidak berdasarkan potensi atau ada kendala di dalam pelaksanaan pengumpulan retribusi,” tegas perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional.
Selain membahas pertanggungjawaban tahun 2025, Rapat Paripurna ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk tahun 2026.
Wali Kota Padang memaparkan bahwa rancangan perubahan tersebut dirumuskan dengan tujuan utama memperkuat fondasi kota di berbagai sektor strategis.
“Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2026 adalah Penguatan Pondasi Transformasi sebagai Kota Jasa Terkemuka yang Inklusif dan Berkelanjutan,” ungkap Fadly Amran di hadapan forum dewan.
Baca Juga: Pemko Padang Sampaikan Ranperda APBD 2025, Lampaui Target PAD dan Raih WTP ke-13
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pos anggaran perubahan ini juga dipersiapkan secara matang untuk membiayai sejumlah agenda akbar, seperti partisipasi Kota Padang dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2026 dan perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Untuk menopang seluruh program prioritas tersebut, total proyeksi belanja daerah direncanakan bertambah menjadi 3,20 triliun rupiah. [hdp]