Padang, Padangkita.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mematangkan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027 melalui penyelenggaraan kegiatan Pembekalan Mitra Pembangunan dalam Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar secara serentak di 37 provinsi di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 3.500 peserta guna menilai sekitar 2.000 titik calon lokasi pembangunan.

Untuk wilayah Sumatera Barat, kegiatan pembekalan berlangsung selama lima hari pada 26–30 Oktober 2026 di Ballroom Pagaruyuang 2, Hotel Rocky, Kota Padang. Agenda ini diikuti oleh 88 peserta yang terdiri atas tim penilai (penyurvei), koordinator, dan ketua tim dari unsur perguruan tinggi mitra yakni Universitas Bung Hatta (UBH) serta instansi organik KKP, yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman.

Iklan

Melalui pembekalan ini, para mitra pembangunan dibekali pemahaman komprehensif mengenai tahapan, standar, dan prosedur penyiapan calon lokasi KNMP. Langkah tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan identifikasi, survei, penilaian, hingga fasilitasi kesiapan lokasi agar proses perencanaan berjalan secara terarah, objektif, dan terukur.

Anggota Tim Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Novry Wekmy, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk menyeragamkan standar penilaian di seluruh Indonesia sekaligus mengasah kemampuan teknis dan analitis para penyurvei sebelum terjun ke lapangan.

Iklan

“Saat ini kita sedang melakukan pembekalan mitra pembangunan dengan tujuan menyamakan persepsi standar penilaian dan bagaimana teman-teman harus melakukan survei di lapangan. Seluruh Indonesia melakukan hal yang sama sehingga standar penilaian yang kita dapatkan bermutu berdasarkan hasil pelatihan ini, sekaligus meningkatkan kapasitas teknis seperti kemampuan analitis di lapangan,” ujar Novry Wekmy saat ditemui di Hotel Rocky Padang, Kamis (29/10/2026).

Transformasi Kawasan Pesisir Berbasis Kebutuhan Lokal

Program KNMP diarahkan untuk mengembangkan kawasan ekonomi masyarakat pesisir dan perairan darat yang produktif, terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan. Pengembangan kawasan tidak semata-mata berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur perikanan, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan ekonomi, pengolahan hasil perikanan, akses pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat.

Novry menambahkan bahwa pemodelan KNMP Tahun 2027 dirancang dengan pendekatan yang lebih adaptif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai arahan Ketua Satgas KNMP, perencanaan tahun 2027 disusun berbasis kebutuhan riil dan potensi lokal di setiap wilayah sasaran.

Iklan

“Pemodelan KNMP 2027 nanti akan berbeda dengan sebelumnya karena berbasis kebutuhan lokal masyarakat setempat dengan beberapa tipologi. Misalnya di lokasi tersebut ada nelayan sekaligus pembudi daya, maka tipologinya bisa nelayan plus budi daya, atau nelayan plus pengolahan. Kami juga mengevaluasi hal-hal yang belum lengkap dari pembangunan tahun 2025 dan 2026, seperti kesiapan lahan yang kini kita persiapkan lebih awal. Kesimpulan besarnya adalah mendorong nelayan naik kelas,” jelas Novry.

Senada dengan hal tersebut, Tim Pelatih Satgas KNMP, Yesi Dewita Sari, meluruskan pemahaman di tengah masyarakat terkait konsep Kampung Nelayan Merah Putih. Ia menegaskan bahwa program ini tidak bertujuan membangun permukiman baru ataupun merelokasi warga, melainkan melengkapi fasilitas penunjang produksi perikanan di kawasan nelayan yang sudah ada.

“Perlu diklarifikasi bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan membangun satu kampung baru, sehingga tidak akan ada pergeseran atau relokasi warga nelayan. Program ini hadir untuk memberikan tambahan fasilitas seperti dermaga, tempat pendaratan ikan, pembangunan SPBU nelayan, atau pabrik es. Sasaran utamanya adalah wilayah yang sumber daya perikanannya besar dan masyarakatnya sangat bergantung pada sektor tersebut, tetapi fasilitas pendukungnya masih sangat minim. Target keseluruhannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yesi Dewita Sari.

Dalam pelaksanaannya, proses penyiapan calon lokasi KNMP ditempuh melalui empat tahapan utama, meliputi identifikasi dan penyiapan calon lokasi, survei dan penilaian lapangan, fasilitasi kesiapan, serta perencanaan pengembangan kawasan. Penilaian tersebut dipetakan ke dalam 15 indikator yang terbagi dalam empat dimensi utama, yakni dimensi kebutuhan wilayah, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan lokasi, serta keberlanjutan dan akses pasar.

Untuk memastikan akurasi data dasar di lapangan, tim penilai menggunakan instrumen kuesioner yang memuat enam kriteria standar utama.

“Dalam kuesioner yang kami buat, terdapat enam kriteria standar yang harus dipenuhi di lapangan. Pertama, basis masyarakat nelayan dan ketergantungan sektor. Kedua, kelembagaan ekonomi seperti legalitas dan akta. Ketiga, status dan kondisi lahan yang harus jelas. Keempat, kualitas layanan dasar seperti ketersediaan air bersih dan listrik. Kelima, sarana dan prasarana perikanan yang sudah ada beserta pemanfaatannya di lapangan. Keenam, tingkat keberterimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan KNMP di lokasi tersebut,” papar Novry.

Terkait luasan lahan, pihak Satgas KNMP tidak mematok batas minimal secara kaku pada tahap awal, melainkan memprioritaskan pemetaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan terlebih dahulu. Lahan yang tersedia nantinya akan diselaraskan dengan jenis fasilitas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Sasar 76 Lokasi Survei untuk Kuota 40 KNMP di Sumatera Barat

Khusus di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 76 desa atau nagari di 10 kabupaten/kota yang telah dinyatakan memenuhi syarat awal (eligible) untuk disurvei lebih lanjut. Dari total 76 titik yang diverifikasi oleh para penyurvei dengan kualifikasi minimal Sarjana Perikanan (S-1) tersebut, Sumatera Barat mendapatkan alokasi pembangunan sebanyak 40 lokasi KNMP pada tahun 2027.

Dalam pelaksanaan survei lapangan, KKP menggandeng Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta serta SUPM Pariaman. FPIK Universitas Bung Hatta mendapat penugasan untuk memverifikasi 45 calon lokasi, sedangkan SUPM Pariaman menangani 31 calon lokasi lainnya.

Dekan FPIK Universitas Bung Hatta, Prof. Yusra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 45 alumni terbaik untuk diterjunkan langsung ke satu titik per nagari guna memverifikasi data awal yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah daerah dan instansi statistik.

“Kami dari Universitas Bung Hatta mendapat bagian di 45 lokasi yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat, meliputi Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kami menerjunkan 45 orang alumni Fakultas Perikanan sebagai tim penilai yang akan bekerja hingga 20 Desember 2026 untuk melihat langsung kesiapan lahan, jumlah nelayan tangkap, pembudi daya, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepala dinas di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” ungkap Prof. Yusra.

Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Pesisir, Pemko Padang Matangkan Program Kampung Nelayan Merah Putih 2027

Seluruh data hasil verifikasi lapangan tersebut nantinya akan dikirimkan kembali kepada Tim Satgas KNMP KKP untuk ditelaah lebih lanjut. Hasil penilaian akhir akan menjadi landasan objektif bagi pemerintah dalam menetapkan 40 lokasi prioritas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2027 di Sumatera Barat guna mewujudkan ekosistem ekonomi pesisir yang tangguh dan mandiri. [hdp]