Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat sinergi antarlembaga guna memastikan pelayanan hukum dan pemenuhan hak-hak masyarakat berjalan optimal. Komitmen ini terlihat jelas saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Agama (PA) Padang, Anneka Yosihilma, di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Rabu (28/10/2026).

Pertemuan strategis tersebut digelar untuk membedah berbagai tantangan operasional peradilan, sekaligus merumuskan solusi kolaboratif agar pelayanan publik makin inklusif. Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam agenda ini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Tarmizi Ismail, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis, serta perwakilan Bagian Hukum Setda Kota Padang.

Iklan

Dalam sesi diskusi, Ketua Pengadilan Agama Padang Anneka Yosihilma memaparkan sejumlah kendala teknis yang kerap menghambat proses peradilan di lapangan. Salah satu isu utama adalah persoalan pengiriman surat panggilan sidang atau relaas melalui layanan pos yang acap kali tidak sampai ke tangan pihak berperkara. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian data, perpindahan tempat tinggal, atau ketidaklengkapan alamat penerima di pelosok wilayah.

Selain kendala administratif, Anneka juga memberikan atensi khusus pada dinamika pascaperceraian yang melibatkan aparatur sipil negara. Ia menggarisbawahi urgensi pengawasan ketat terhadap pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan.

Iklan

“Terkait penyampaian surat panggilan sidang, kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan. Sementara itu, untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua PNS yang telah bercerai, adanya dukungan langsung dari Pemerintah Kota Padang,” ungkap Anneka Yosihilma menyampaikan harapannya kepada jajaran pemerintah daerah.

Merespons aspirasi tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik dan menyatakan kesiapan penuh Pemko Padang. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban moral sekaligus tanggung jawab administratif untuk mendampingi dan memfasilitasi solusi atas berbagai persoalan yang menyangkut jaminan keadilan sosial serta kesejahteraan anak warganya.

Guna melegalkan bentuk kolaborasi tersebut, Fadly Amran menginstruksikan jajarannya untuk segera merumuskan payung hukum berupa kesepakatan tertulis agar langkah di lapangan memiliki dasar yang kuat.

“Kami mendorong terjalinnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang agar permasalahan tersebut dapat ditangani secara bersama-sama,” tegas Wali Kota Padang Fadly Amran.

Iklan

Baca Juga: Pembangunan Kantor MUI Sumbar Resmi Dimulai, 5 Lantai dengan Anggaran Rp24 Miliar dari APBD

Melalui rancangan kerja sama yang komprehensif ini, Pemko Padang dan Pengadilan Agama menaruh harapan besar agar birokrasi di tingkat kelurahan dapat dilibatkan secara proaktif dalam memperlancar administrasi hukum warganya. Di sisi lain, instrumen pengawasan di lingkungan kepegawaian daerah juga akan diperketat demi menjamin tidak ada hak asuh dan kelangsungan hidup anak yang terabaikan akibat perceraian orang tuanya. [*/hdp]