Padang, Padangkita.com - Transformasi Kota Padang menuju gerbang kota metropolitan menuntut diiringinya pembangunan infrastruktur fisik dengan pemenuhan hak-hak dasar warganya.

Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmen penuhnya dalam mengimplementasikan prinsip Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di setiap sendi kebijakan daerah.

Iklan

Komitmen kuat ini disuarakan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam agenda sosialisasi Implementasi P5HAM di Provinsi Sumatera Barat yang dihelat di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan strategis ini dapat terlaksana berkat sinergi pendanaan dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI, Shadiq Pasadigoe, yang berkolaborasi erat dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat.

Iklan

Di hadapan para peserta, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang Indra Wijaya, serta jajaran tamu undangan lainnya, Fadly Amran menekankan bahwa pemenuhan hak masyarakat adalah indikator mutlak keberhasilan tata kelola sebuah kota yang sedang berkembang pesat.

"Kota Padang adalah kota yang sedang tumbuh dan berkembang. Saya yakin, kondisi ini membutuhkan perhatian kita bersama sehingga betul-betul hak-hak setiap warga negara kita kedepankan. Ini mencerminkan maju atau tidaknya pembangunan suatu bangsa," tegas Fadly Amran.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Pemko Padang terus berupaya mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam berbagai Program Unggulan (Progul) daerah. Dua di antaranya diwujudkan melalui inisiatif Padang Melayani dan Padang Juara, yang dirancang agar kelima pilar P5HAM menyentuh langsung denyut nadi kehidupan warga.

"Kita memastikan bagaimana akses terhadap pendidikan, kesehatan, bantuan sosial kemasyarakatan, pertanian, perikanan, serta akses terhadap transportasi yang layak, serta berbagai aspek lainnya untuk dapat terpenuhi," tambahnya memaparkan arah kebijakan inklusif pemerintah daerah.

Iklan

Langkah progresif pemerintah daerah ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari unsur legislatif pusat. Anggota DPR RI, Shadiq Pasadigoe, memandang bahwa literasi HAM di tingkat akar rumput merupakan benteng utama untuk menciptakan tata kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan jauh dari potensi pelanggaran.

"Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai P5HAM ini, pelanggaran-pelanggaran HAM dapat semakin berkurang. Pemahaman masyarakat tentang HAM juga semakin baik sehingga menjadi benteng bagi setiap masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik," tutur Shadiq Pasadigoe membagikan harapannya.

Dukungan penguatan HAM di Kota Padang juga mengalir dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat. Kepala Kantor Wilayah, Dewi Nofyenti, membawa kabar baik mengenai terobosan penyelesaian masalah sosial di tingkat tapak.

Ia mengumumkan bahwa tiga kecamatan di Kota Padang, yakni Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan, dan Koto Tangah, secara resmi ditetapkan sebagai Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).

Tidak berhenti di situ, upaya menghadirkan keadilan juga diperluas dengan diusulkannya dua kelurahan, yaitu Bungo Pasang dan Ganting Parak Gadang, sebagai proyek percontohan Desa Sadar HAM.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sumbar Deklarasikan Janji Kerja Pembangunan Zona Integritas

"Penetapan Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM membuktikan bahwa kolaborasi antara Kementerian HAM, Pemerintah Kota Padang, dan Komisi XIII DPR RI diarahkan untuk mewujudkan P5HAM di Kota Padang," pungkas Dewi Nofyenti, menggarisbawahi pentingnya orkestrasi lintas institusi dalam merawat nilai-nilai kemanusiaan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. [*/hdp]

The post Kolaborasi Pemko Padang, DPR RI, dan Kemenkumham Wujudkan Kampung REDAM di 3 Kecamatan appeared first on Padangkita.com.