Padang, Padangkita.com -- Perubahan iklim bukan lagi sekadar narasi ancaman di masa depan, melainkan krisis nyata yang kini tengah menggerus lahan-lahan pertanian di Indonesia. Di saat ancaman krisis pangan mengintai, para petani di berbagai daerah ternyata berjuang dengan cara mereka sendiri. Sayangnya, strategi bertahan hidup ini sering kali luput dari kebijakan pemerintah yang cenderung menyeragamkan solusi pertanian nasional.

Fakta ini terungkap secara benderang dalam riset terbaru bertajuk Towards Climate-Resilient Farming Systems: Evaluating Vulnerability and Adaptation Options for Agriculture in West and East Indonesia. Penelitian berskala internasional ini dipimpin oleh pakar pertanian dari Universitas Andalas (UNAND), Prof. Rudi Febriamansyah, yang menggandeng jejaring peneliti lintas negara.

Iklan

Penelitian yang bernaung di bawah Program International Research Network-EQUITY World Class University (WCU) ini memotret secara komparatif kehidupan petani padi di dua kutub agroklimat Indonesia: Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat yang mewakili wilayah barat dengan iklim relatif basah, dan Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan yang merepresentasikan wilayah timur dengan karakter lebih kering.

Tim peneliti yang melibatkan Yuerlita, Ph.D. (UNAND), Dr. Sugeng Nugroho (GWA Koto Tabang), Raza Ullah (University of Agriculture Faisalabad, Pakistan), dan Dr. Malik Muhammad Shafi (University of Agriculture Peshawar, Pakistan) ini menemukan realitas yang mengkhawatirkan. Petani di kedua wilayah kini harus berhadapan langsung dengan cuaca ekstrem, mulai dari pergeseran pola hujan, anomali suhu, kekeringan panjang, hingga banjir bandang yang mengancam siklus panen.

Iklan

Merespons temuan tersebut, Prof. Rudi menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi menutup mata dan menggunakan pendekatan tunggal dalam menangani krisis ini.

"Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian tidak dapat disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik, tingkat kerentanan, dan kapasitas adaptasi yang berbeda, sehingga intervensi yang dilakukan juga harus berbasis pada kondisi lokal," ujar Prof. Rudi memberikan peringatan tegas pada Rabu (19/8/2026).

Melalui pendekatan metode campuran (mixed-method) yang mencakup survei rumah tangga, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, riset ini membedah penderitaan spesifik yang dialami petani.

Di Sumatera Barat, krisis air menjadi musuh utama. Sebanyak 96,2 persen petani menjerit akibat kacaunya variabilitas curah hujan. Sebanyak 95,7 persen mengeluhkan suhu yang makin panas, sementara 77 persen petani terpaksa berhadapan dengan krisis ketersediaan air irigasi. Sebaliknya, mimpi buruk petani di Sulawesi Selatan adalah air yang berlebih. Sebanyak 58,1 persen petani di wilayah ini melaporkan bencana banjir yang merendam sawah mereka, angka yang jauh melampaui kondisi di Sumatera Barat.

Iklan

Menariknya, perbedaan ancaman ini melahirkan strategi adaptasi yang bertolak belakang. Petani di Sumatera Barat lebih memilih bertarung dengan strategi agronomis dan pengelolaan tanah. Sebanyak 25,4 persen petani melakukan diversifikasi tanaman, disusul rotasi tanaman (23,9 persen), dan penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah (20,6 persen).

Di lain sisi, petani Sulawesi Selatan menunjukkan ketahanan dengan bertumpu pada pendekatan teknologi dan rekayasa genetika. Lebih dari sepertiga responden (37,6 persen) beralih menggunakan varietas benih tahan iklim ekstrem. Strategi ini dikombinasikan dengan penggunaan varietas berumur pendek (27,1 persen), diversifikasi tanaman (26,7 persen), dan penerapan sistem wanatani atau agroforestri (26,2 persen).

Menurut Prof. Rudi, perbedaan strategi pertahanan ini merupakan bukti sahih bahwa daya lenting petani sangat bergantung pada kearifan lokal, sumber daya lingkungan, dan ketersediaan air setempat. Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan pertanian nasional dirombak total. Penguatan layanan penyuluh pertanian di lapangan, modernisasi irigasi, serta adopsi konsep pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture) harus menjadi prioritas mendesak.

Jika pemerintah lambat merespons, risikonya bukan hanya kerugian di tingkat petani, tetapi ancaman kelaparan di tingkat nasional.

"Ketahanan pangan ke depan sangat bergantung pada kemampuan kita membantu petani beradaptasi. Karena itu, hasil riset harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata yang dapat memperkuat ketahanan petani menghadapi perubahan iklim," pungkas Prof. Rudi.

Baca Juga: Perubahan Iklim Ancam Keberlanjutan Cita Rasa Otentik Kuliner Minangkabau

Riset ini diharapkan tidak sekadar berakhir menjadi tumpukan jurnal akademik, tetapi wajib menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti empiris. Sebuah langkah krusial demi menyelamatkan lumbung pangan Nusantara, sekaligus memenuhi target global penghapusan kelaparan dan penanganan krisis iklim. [*/hdp]

The post Krisis Iklim Hantam Sektor Pertanian, Riset UNAND Buktikan Kebijakan Pemerintah Tak Bisa Disamaratakan appeared first on Padangkita.com.