PENAHANAN tiga pimpinan lama Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menjadi titik balik bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan korupsinya bukan perkara receh: manipulasi kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penggelembungan harga, hingga bancakan pengadaan barang.
Merespons situasi itu, pimpinan baru BGN mengambil dua langkah yang patut diapresiasi: moratorium kerja sama pendirian titik dapur baru dan refocusing anggaran MBG.
Dua kebijakan ini, paling tidak, menutup sementara kebocoran anggaran. Namun di sinilah letak ujiannya. Jika pimpinan baru BGN serius, dua kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada permukaan. Jangan sampai keduanya hanya tampak tegas, padahal sekadar menjadi tameng yang menutupi persoalan yang sebenarnya belum disentuh.
Sebab di balik moratorium dan refocusing, ada dua pekerjaan rumah yang harus dituntaskan: pertama, titik-titik SPPG yang berdiri secara “ilegal”; kedua, penerima manfaat yang tidak ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
Membongkar “SPPG Ilegal” yang Masuk Lewat Pintu Belakang
Yang dimaksud “SPPG ilegal” di sini adalah titik-titik SPPG yang masuk dan diverifikasi di luar masa pendaftaran resmi.
Harus diakui, sejak awal desain dan sistem pendaftaran titik SPPG ini sebenarnya sudah baik. Setiap orang diberi akses yang sama untuk mendaftar dan berpartisipasi menjadi mitra BGN. Pada portal, kuota pendaftaran dibatasi—menurut keterangan sejumlah orang yang pernah mendaftar di portal mitra.bgn.go.id, sekitar tiga sampai empat SPPG per kecamatan, dan sistem ini masih berjalan demikian hingga Juli 2025.
Artinya, jika pada satu kecamatan sudah ada dua sampai empat dapur yang lolos verifikasi dan masuk “tahap persiapan”—mitra mulai membangun dapur—maka pendaftar baru tidak bisa lagi masuk di kecamatan itu.
Pembatasan semacam ini justru bagus karena membuat program terukur. Ia menutup celah penumpukan dapur di satu wilayah sehingga pelayanan kepada penerima manfaat bisa dimaksimalkan. Logikanya sederhana: jika total penerima manfaat di sebuah kecamatan hanya 12 ribu orang, dan satu dapur berkapasitas melayani 3.000 orang sesuai spesifikasi petunjuk teknis BGN, maka kebutuhan idealnya cukup empat dapur. Tidak lebih.
Persoalannya, desain yang rapi ini buyar ketika pihak yang tidak bisa lagi masuk lewat “pintu depan” justru menyelinap lewat “pintu belakang”. Setidaknya ada dua modus.
Modus pertama, mereka masuk lewat pintu belakang ketika tahap pendaftaran di portal mitra.bgn.go.id sebenarnya masih terbuka. Pendaftar yang tidak bisa menembus sistem terbuka tadi berkongkalikong dengan oknum BGN agar permohonan mereka tetap di-submit lewat back end situs pendaftaran.
Modus kedua, mereka mendaftar setelah portal mitra.bgn.go.id resmi ditutup BGN—saat publik sudah tidak bisa lagi mendaftar secara terbuka dan transparan. Caranya serupa: data diakali dan disuntikkan lewat back end oleh oknum internal, atau lewat front end tetapi dengan akses khusus yang hanya diberikan kepada calon mitra tertentu.
Apa akibatnya? Jumlah SPPG yang semula dirancang selaras dengan jumlah penerima manfaat dan kapasitas produksi dapur akhirnya melenceng jauh. Jumlah dapur membengkak melebihi kebutuhan. Bayangkan sebuah kecamatan dengan hanya 15 ribu penerima manfaat, tetapi kini berdiri 12 SPPG. Akibatnya, setiap dapur rata-rata hanya melayani 1.000–1.500 penerima manfaat, padahal kapasitas idealnya 3.000.
Di atas kertas, dapur-dapur ini tetap menagih biaya operasional. Maka belanja operasional yang harus dikeluarkan BGN untuk “SPPG ilegal” ini ikut membengkak—dan di situlah kerugian negara lahir dan terus mengalir setiap hari selama dapur-dapur tersebut beroperasi.
Persoalan ini sebenarnya bukan tanpa jejak, dan justru itulah peluangnya. Setiap pendaftaran yang masuk lewat pintu belakang atau diverifikasi “tengah malam” pasti meninggalkan rekam jejak digital. Karena itu, langkah pimpinan baru BGN seharusnya lugas: lakukan audit digital forensik terhadap portal mitra.bgn.go.id.
Dari log sistem, waktu pengajuan, dan jalur masuk data, akan terbongkar siapa saja mitra yang lolos di luar mekanisme resmi—siapa yang masuk lewat back end, dan siapa yang diverifikasi di luar jam dan masa pendaftaran. Saran penulis tegas: seluruh SPPG yang lahir dari proses curang ini harus ditutup, agar kerugian negara tidak berlanjut.
Di titik inilah kejaksaan perlu mengambil peran lebih jauh. Penyidik tidak boleh berhenti pada aktor puncak saja. Audit forensik tadi semestinya menjadi pintu masuk untuk menyeret seluruh pihak yang terlibat—baik oknum internal maupun mitra penerima manfaat dari kecurangan itu—ke proses penegakan hukum.
Refocusing yang Benar-Benar Tepat Sasaran
Kebijakan kedua, refocusing anggaran dengan memperhatikan skala prioritas penerima manfaat, juga sudah sangat tepat. Apalagi pimpinan baru BGN sendiri mengakui dapur MBG selama ini menumpuk di kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum terjangkau optimal.
Persoalan sasaran ini nyata di lapangan. Saat ini banyak sekolah elite—dengan siswa dari keluarga yang mampu secara ekonomi—turut menerima MBG. Akibatnya, karena terbiasa membeli makanan yang lebih baik dengan harga lebih mahal, sebagian siswa enggan menyantap makanan MBG yang mereka terima. Maka fenomena makanan MBG yang menumpuk, tidak dimakan, dan terbuang menjadi pemandangan yang kini tidak lagi luar biasa. Ini bukan sekadar pemborosan; ini anggaran negara yang menguap tanpa manfaat gizi sama sekali.
Menurut penulis, ada dua model refocusing yang bisa ditempuh. Pertama, menyaring pada tingkat sekolah: sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya mampu tidak lagi menerima MBG.
Kedua, menyaring pada tingkat siswa: MBG di sebuah sekolah hanya diberikan kepada siswa yang benar-benar miskin dan membutuhkan. Model mana pun yang dipilih—atau kombinasi keduanya—prinsipnya satu: anggaran harus mengalir ke mereka yang paling memerlukannya, termasuk kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah 3T, sesuai arah kebijakan yang kini hendak diperkuat.
Menuntut Keseriusan
Tanpa menutup mata pada besarnya anggaran yang dikeluarkan, manfaat program ini bagi banyak pemangku kepentingan sangat nyata—asalkan dijalankan secara tepat sasaran dan efisien.
Justru karena itu, moratorium dan refocusing tidak boleh berhenti sebagai pengumuman. Moratorium baru bermakna bila disusul pembersihan SPPG ilegal melalui audit forensik dan penegakan hukum.
Baca juga: Padang Siap Sukseskan Program MBG Nasional, Targetkan Peningkatan Gizi Anak dan Ekonomi Lokal
Refocusing baru bermakna bila sasaran benar-benar disaring berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar dipangkas angkanya. Dua kebijakan ini adalah kesempatan langka untuk memperbaiki MBG dari akarnya. Akan sangat disayangkan jika ia hanya berhenti sebagai tameng—tampak tegas, tetapi membiarkan kebocoran tetap mengalir di baliknya. [*]
Penulis:
Arief Paderi, Pemerhati Kebijakan Publik