”DEFINISI negara federal yang paling tepat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Justru demi ke-Tunggal-an RI itulah ke-Bhinneka-an federal dalam abad ke-21 harus dibentuk.” (YB Mangunwijaya)
Menagih Keadilan dari Pusat: Mengapa Negara Federal Bukan lagi Tabu
Gagasan mengenai Negara Federal kini kembali mengemuka — bukan sekadar sebagai wacana reaktif, melainkan sebagai sebuah kebutuhan mendesak yang makin aktual dan relevan. Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia tampak telah sampai pada titik ketimpangan yang akut. Perimbangan ekonomi-politik antara pusat dan daerah makin jauh melenceng dari cita-cita konstitusi: daerah kerap menyaksikan kekayaan sumber daya alamnya dikeruk bagai “perampasan” oleh jejaring oligarki, alih-alih diwujudkan dalam kerja sama simbiosis mutualisme yang berkeadilan.
Refleksi ini makin menguat pada tahun 2020, saat penulis terlibat diskusi akademik yang mendalam bersama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin. Pertukaran gagasan berlangsung sangat konstruktif dan harmonis, berada pada frekuensi yang sama. Awalnya, penulis menduga keselarasan pandangan ini lahir dari kemiripan latar belakang “kultural” semata. Namun, dugaan tersebut meleset. Penelusuran konsep federalisme yang lebih mendalam justru mempertemukan kami pada argumentasi ilmiah yang sangat kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis mendalam dari Prof. Nazar berhasil memperkaya cakrawala berpikir penulis mengenai masa depan ketatanegaraan kita.
Diskursus mengenai transformasi Indonesia dari Negara Kesatuan (Unitary State) menuju Negara Federal (Federal State) sesungguhnya merupakan kajian klasik yang berakar kuat dalam ekonomi politik pembangunan. Federalisme bukanlah sekadar ungkapan sentimen kewilayahan, melainkan strategi kebangsaan yang berbasis teori ekonomi tepercaya.
Dalam karya monumental Fiscal Federalism, Wallace E. Oates (1972) merumuskan bahwa efisiensi alokasi ekonomi hanya tercipta jika kebijakan publik dirancang sesuai dengan karakteristik dan preferensi lokal — bukan melalui penyeragaman serba-serbi dari pusat. Gagasan ini diperkuat oleh Barry R. Weingast (1995) melalui konsep Market-Preserving Federalism, yang menegaskan bahwa sistem federal mampu memangkas perilaku berburu rente (rent-seeking) birokrasi, sekaligus memacu daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonominya secara mandiri tanpa bergantung pada subsidi pusat.
Lantas, bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara desentralisasi fiskal, kedaulatan daerah, dan upaya memutus cengkeraman oligarki di Indonesia? Bab-bab selanjutnya akan mengupas secara tuntas potensi, peluang, serta cetak biru ekonomi-politik transformasi ini demi menata ulang masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Permadani Konstitusi
Meskipun Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menetapkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan, substansi dan esensi dari sistem federalisme (quasi-federalism) sesungguhnya tertuang kuat dalam bab-bab dan pasal-pasal konstitusi, khususnya setelah Amendemen UUD 1945.
Berikut adalah rincian pasal, ayat, serta elaborasi ilmiah dan filosofis dari sudut pandang Ekonomi Politik:
Pasal dan Ayat UUD 1945 yang Bermuatan Unsur Federalis:
Pakar hukum tata negara seperti Prof. Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa prinsip pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 hasil amandemen mengadopsi elemen-elemen federalisme teoretis:
(a), Pasal 18 Ayat (2): “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.Memberikan wewenang mandiri (self-governing) kepada daerah, bukan sekadar pelaksana perintah pusat.
(b). Pasal 18 Ayat (5): ”Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.Dalam teori ketatanegaraan, ini adalah prinsip Kekuasaan Sisa (Residual Power). Kekuasaan sisa dipegang oleh daerah, sedangkan pusat hanya memegang kekuasaan yang secara eksplisit didelegasikan (seperti pertahanan, moneter, politik luar negeri). Ini adalah ciri mendasar negara federal.
(c). Pasal 18A Ayat (2): ”Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.Mengakui hak desentralisasi fiskal dan bagi hasil sumber daya alam yang adil (Fiscal Federalism).
(d). Pasal 18B Ayat (1) & (2): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang ditaur dengan undang-undang” Ayat (2) : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kestuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Jadi negara mengakui eksistensi entitas lokal yang sudah ada sebelum NKRI berdiri (seperti Swapraja, Nagari, atau Kesultanan), persis seperti terbentuknya negara bagian di negara federasi. Mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
(e). Pasal 22C & 22D (Eksistensi DPD RI): Membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua (bicameralism) yang mewakili kepentingan teritorial/daerah, mirip dengan Senate dalam sistem federal Amerika Serikat atau Australia.
Elaborasi Pasal 33: Demokrasi Ekonomi Bung Hatta dari Perspektif Ekonomi Politik
(a). Bunyi Pasal 33 UUD 1945:
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 33 UUD 1945 sering kali disalahartikan sebagai justifikasi untuk Monopoli Negara Terpusat (State Centralism). Padahal, jika dibaca melalui kacamata pemikiran Bung Hatta (perancang utamanya), Pasal 33 justru membawa roh Federalisme Ekonomi (Economic Federalism). Secara filosofis, Bung Hatta menolak interpretasi bahwa frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Ayat 2 dan 3 berarti “dikuasai oleh Pemerintah Pusat di Jakarta”. Bagi Hatta, “Negara” adalah penjelmaan dari seluruh rakyat dari tingkat desa/daerah hingga pusat.
Dengan demikian, penguasaan atas kekayaan alam seharusnya berada di tangan pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat di mana sumber daya itu berada. Jakarta tidak berhak menyedot seluruh rente ekonomi hasil tambang atau hutan daerah tanpa persetujuan rakyat lokal. Pasal 33 Ayat 1 menekankan perekonomian disusun sebagai usaha bersama (koperasi). Dalam pemikiran Hatta, koperasi bukanlah BUMN raksasa yang dikendalikan dari pusat. Koperasi adalah federasi jaringan ekonomi mikro yang dimiliki oleh petani, nelayan, dan pengrajin di daerah. Ini adalah bentuk Economic Federalism di mana modal dan keputusan produksi tersebar secara terdesentralisasi di tingkat lokal.
Dalam sistem sentralistik, Pasal 33 disalahgunakan sehingga BUMN atau konglomerat Jakarta mengeruk sumber daya alam daerah (seperti minyak di Riau, tembaga dan emas Papua, nikel di Sulawesi dan Ternate, atau batu bara di Kalimantan), lalu memutar keuntungannya di Jakarta. Hal ini menciptakan pola Kolonialisme Internal (Internal Colonialism).
Pasal 33 seharusnya menuntut bahwa hasil bumi daerah pertama-tama diolah dan dinikmati oleh masyarakat daerah setempat untuk membangun kapasitas modal lokal mereka, baru sisanya dikontribusikan untuk kepentingan nasional.
Menggunakan teori NobelisEkonomi Elinor Ostrom(Governing the Commons), pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources) yang paling efektif dan lestari adalah melalui tata kelola polisentris—bukan sentralisasi penuh oleh pusat. Sifat Pasal 33 yang dirancang Hatta sangat kompatibel dengan konsep Ostrom: memberi wewenang pada entitas lokal (state/daerah) untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kemakmuran masyarakat lokal, dengan jaminan bahwa pusat hanya bertindak sebagai pengawas keadilan redistributif nasional.
Para perumus UUD 1945, khususnya Bung Hatta, secara brilian menanamkan jiwa federalisme ke dalam tubuh konstitusi kita. Pasal 18 mengadopsi prinsip kekuasaan sisa (residual power) dan desentralisasi asimetris yang menjadi ciri khas negara federasi. Sementara Pasal 33 bukanlah legitimasi sentralisme kapitalisme negara, melainkan blueprint Demokrasi Ekonomi Polisentris—di mana daerah memiliki kedaulatan atas sumber daya ekonominya sendiri. Menolak federalisme secara dogmatis sama saja dengan mengabaikan pesan subliminalpara pendiri bangsa dalam konstitusi–UUD 1945.
Menyimak Pesan Founding Fathers Bangsa
Pendapat bahwa para pendiri bangsa (Founding Fathers) seperti Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir sesungguhnya menyukai esensi dari sistem federalisme merupakan gagasan sejarah politik yang sangat tajam dan relevan.
Jika dibedah dari Perspektif Ekonomi Politik dan Filsafat Pemerintahan, Hatta dan Natsir pada hakikatnya memimpikan tata kelola yang bersifat Substantif-Federalis (Desentralisasi Radikal), meskipun dibungkus dalam wadah formal Negara Kesatuan.
Mohammad Hatta: Demokrasi Ekonomi & Desentralisasi Otonom
Mohammad Hatta adalah penentang utama sentralisme kekuasaan. Dalam pemikirannya, demokrasi politik tidak akan ada artinya tanpa Demokrasi Ekonomi. Hatta mengagumi struktur desa asli Indonesia (seperti Nagari di Minangkabau atau Desa di Jawa) yang sejak ratusan tahun menganut sistem pemerintahan mandiri, kolektif, dan demokratis. Menurut Bagi Hatta, Indonesia adalah federasi alamiah dari entitas-entitas lokal tersebut.
Dalam karya terbesarnya Demokrasi Kita (1960), Hatta mengecam sentralisme Soekarno (Demokrasi Terpimpin) yang menuju otoritarianisme dengan menumpuk modal dan kekuasaan di Jakarta. Hatta percaya bahwa konsentrasi kekuasaan di pusat secara otomatis mematikan daya hidup ekonomi daerah. Secara teoritis dapat mengacu pada pendapat Friedrich Hayek (Peraih Nobel Ekonomi 1974) dalam buku The Economic Conditions of Interstate Federalism (1939) dan Individualism and Economic Order (1948), menegaskan bahwa perencanaan ekonomi terpusat (central planning) pasti gagal karena pusat tidak memiliki local knowledge (pengetahuan lokal). Hanya sistem federal yang memungkinkan pengetahuan lokal diolah menjadi keputusan ekonomi politik yang presisi. Argumen Hayekini sangat sejalan dengan kritik Hatta terhadap sentralisme Jakarta.
Pembangunan ekonomi harus dimulai dari daerah/desa (melalui Koperasi dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal), bukan dikandaskan oleh petunjuk sentralistik Jakarta. Hatta berargumen bahwa daerah harus memegang kendali atas pendapatan daerahnya sendiri agar memiliki kedaulatan politik. Ini adalah inti dari teori Fiscal Federalism modern.
Mohammad Natsir: Mosi Integral sebagai “Taktik”, Federalisme sebagai “Hakikat”
Sering kali Mosi Integral Natsir (3 April 1950) disalahartikan sebagai penolakan total Natsir terhadap sistem federal. Secara teoretis-historis, Mosi Integral adalah taktik unifikasi politik sementara untuk merebut kembali kedaulatan Indonesia dari intervensi Belanda, bukan negasi terhadap otonomi daerah. Secara historis, penolakan atas Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950 bukan disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap substansi pembagian kekuasaan (federalism), melainkan karena pembentukan RIS saat itu adalah strategi kotor/devide et impera rancangan Van Mook (Belanda) untuk memecah belah bangsa. RIS dibentuk oleh Belanda dengan memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian buatan yang dipimpin oleh boneka kolonial. Natsir membubarkan RIS untuk mengusir pengaruh Belanda.
Setelah Mosi Integral berhasil dan NKRI berdiri, Natsir (melalui Partai Masyumi) adalah tokoh yang paling keras memperjuangkan Otonomi Daerah Luas dan Otonomi Khusus Ekonomi bagi daerah luar Jawa. Ketika pemerintah pusat menolak memberikan otonomi fiskal yang adil, hal ini memicu kekecewaan hebat di daerah (seperti gerakan PRRI/Permesta, yang mana Natsir ikut di dalamnya sebagai bentuk protes terhadap sentralisme Jakarta)
Natsir melihat Indonesia dari filsafat Islam politik yang bersifat desentralistis: (a). Kekuasaan tidak boleh memusat pada satu tangan atau satu kota (Jakarta). (b). Negara adalah Federasi Sosial dari masyarakat yang beragam. Menolak federalisme atau otonomi penuh daerah sama saja dengan memaksakan penyeragaman (uniformity) yang bertentangan dengan hukum alam (sunnatullah).
Secara bentuk hukum, Bung Hatta dan Mohammad Natsir menyepakati Negara Kesatuan demi menghapus sisa-sisa feodalisme buatan kolonial Belanda. Dalam hal ini Herbert Feith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Herbert Feith, 1962), mencatat perselisihan antara kelompok “Administrator” (Hatta, Natsir, Sjahrir) yang menginginkan pembangunan rasional, desentralisasi, dan otonomi ekonomi daerah, berhadapan dengan kelompok “Solidarity Makers” (Soekarno) yang mengandalkan simbol kesatuan politik terpusat. Kejatuhan demokrasi pasca-1950 terjadi justru ketika pandangan desentralistis Hatta-Natsir disingkirkan oleh sentralisme Jakarta.
Dengan demikian, secara substansi Ekonomi Politik, Hatta dan Natsir (termasuk “Begawan” ekonomi politik Syafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo) adalah Federalis Sejati. Mereka menghendaki Indonesia yang dibangun dari bawah (bottom-up), di mana daerah memegang kedaulatan atas sumber daya ekonominya sendiri, dan Jakarta hanya berfungsi sebagai pemegang fungsi koordinasi serta pertahanan bersama.
Negara Federal Cara Efektif Memberantas Korupsi
Pemberantasan korupsi melalui perubahan struktur negara (dari kesatuan menjadi federal) merupakan salah satu tesis penting dalam studi Ekonomi Politik Baru (New Political Economy) dan Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory). Model negara federal dapat menekan korupsi karena pengawasan yang lebih dekat (proximity of control) serta sanksi sosial lokal (social/moral accountability) memiliki pijakan akademis yang sangat kuat.
Geoffrey Brennan & James M. Buchanan (1980) dalam bukunya The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Buchanan (Peraih Nobel Ekonomi 1986) dan Brennan memodelkan pemerintah pusat yang terpusat sebagai “Leviathan”—sebuah entitas monopoli yang secara berlebihan menarik pajak dan memicu perilaku pemburuan rente (rent-seeking) serta korupsi di tingkat pusat. Federalisme memecah monopoli “Leviathan” pusat menjadi beberapa unit kompetitif. Ketika kekuasaan dan anggaran dipecah ke negara-negara bagian, kesempatan elit pusat untuk memonopoli proyek dan menarik kickback berkurang secara drastis.
Lebih jauh lagi hasil penelitian Raymond Fisman & Edward Miguel (2007) dalam bukunya Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nations meneliti bagaimana norma sosial, kedekatan budaya, dan visibilitas sosial (social visibility) mempengaruhi perilaku koruptif. Dalam komunitas terikat di mana pejabat hidup berdampingan dengan konstituennya, biaya sosial dari korupsi (seperti rasa malu, sanksi moral, pengucilan sosial) relatif lebih tinggi dibandingkan pejabat anonim yang bersembunyi di ibu kota pusat. Di pusat pemerintahan (Jakarta), pejabat sering kali terasing dari masyarakat terdampak; tindakan korupsi terasa sebagai “kejahatan tanpa wajah”. Di tingkat daerah (state), pejabat langsung berhadapan dengan tetangga, kerabat, dan komunitasnya sendiri, sehingga sanksi sosial (reputational damage) bekerja secara efektif. Dalam sistem federal yang transparan, daerah bertindak sebagai unit ekonomi politik yang independen. Jika pejabat daerah korup, biaya operasional bisnis akan naik, investor lari ke negara bagian lain, dan pendapatan daerah anjlok.
Dalam negara kesatuan yang terpusat, terjadi konsentrasi akumulasi modal dan anggaran. Proyek-proyek infrastruktur berskala nasional dan perizinan sumber daya alam kerap ditangani oleh kementerian pusat. Elite oligarki cukup menguasai atau melakukan lobbying pada institusi-institusi kunci di Jakarta (Kementerian, DPR, Lembaga Negara) untuk mengontrol izin tambang, perkebunan, dan konsesi di seluruh pelosok Nusantara. Hal ini mempermudah terjadinya grand corruption karena kongkalikong terjadi antara oligarki pengusaha dan elit birokrasi di satu tempat (Ibu Kota).
Dengan mengalihkan wewenang pembagian anggaran dan regulasi ke negara bagian, “kue” anggaran tidak lagi bertumpuk di pusat. Korupsi berskala ekosistem (systemic grand corruption) di tingkat pusat menjadi jauh lebih sulit dilakukan. Dalam teori Ekonomi Politik, hubungan rakyat dan pemerintah dirumuskan sebagai Principal-Agent Problem. Rakyat (Principal) memberi mandat kepada pejabat (Agent). Pada negara kesatuan luas seperti Indonesia, jarak antara Principal (rakyat di pulau terluar) dan Agent (pejabat di Jakarta) sangat jauh. Informasi sangat tidak simetris (asymmetric information), membuat pengawasan rakyat menjadi lemah.
Sistem federal memperdekat jarak konstituen dengan pengambil keputusan. Informasi lokal jauh lebih simetris: warga setempat tahu pasti apakah jalan dibangun dengan kualitas baik atau korup, sehingga audit publik (citizen surveillance) jauh lebih efektif. Secara sosiologi-ekonomi, masyarakat daerah di Indonesia memiliki tingkat social capital dan hubungan kekerabatan yang erat. Pejabat daerah yang melakukan korupsi tidak hanya berhadapan dengan sanksi hukum, melainkan biaya sanksi sosial (social cost of crime) bagi keluarga dan garis keturunannya.
Gagasan ini memosisikan bentuk negara federal bukan sekadar sebagai alat pembagian kekuasaan politik, melainkan sebagai desain kelembagaan ekonomi (institutional economic design) untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan bersih dari korupsi.
Menelusuri Negara Federal Sukses dan Gagal
Guna melengkapi analisis komparatif mengenai dinamika negara federal, Perspektif Ekonomi Politik memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan sistem federal tidak hanya ditentukan oleh teks konstitusi, melainkan oleh desain insentif institusional, dinamika hubungan pusat-daerah, serta kapabilitas kepemimpinan strategis dalam mengelola konflik distribusi sumber daya.
Studi Kasus Negara Federal Sukses :
(a). Amerika Serikat (Dual & Cooperative Federalism): Pelopor federalisme modern yang menggabungkan market-preserving federalism dengan sistem checks and balances yang ketat. Faktor Keberhasilan dari Perspektif Ekonomi Politik:
Pertama, Market-Preserving Federalism (Barry Weingast): Negara bagian memiliki otoritas penuh atas regulasi pasar lokal dan perlindungan hak milik. Ini menciptakan persaingan sehat antar-negara bagian untuk menarik investasi tanpa ancaman pengambilalihan hak milik oleh pemerintah pusat.
Kedua, Independensi Fiskal & Otoritas Perpajakan: Tiap negara bagian memiliki tax base mandiri (pajak penjualan, Pajak Penghasilan negara bagian) sehingga mereka bertanggung jawab langsung atas pendapatan dan pengeluarannya sendiri.
(b). Jerman (Cooperative/Unitary Federalism – Bundesstaat): Mengutamakan konsensus, keselarasan standar hidup (uniformity of living conditions), dan integrasi kelembagaan melalui mekanisme Länder (negara bagian) di majelis tinggi (Bundesrat).
Faktor Keberhasilan dari Perspektif Ekonomi Politik:
Pertama, Model Equalization System (Länderfinanzausgleich): Terdapat mekanisme transfer redistributif fiskal horizontal yang teratur dari negara bagian yang kaya secara ekonomi (seperti Bavaria) ke negara bagian yang lebih lemah. Ini meredam ketimpangan regional (horizontal disparity) tanpa mematikan insentif pertumbuhan.
Kedua, Kodifikasi Hak dan Tanggung Jawab Institusional: Pemerintah federal fokus pada pembuatan undang-undang (legislative power), sementara pemerintah negara bagian memegang kendali eksekutif atas administrasi dan implementasi (administrative power).
Selain itu, diketahui adanya karakter pemimpin dan sistem pemerintahan yang menyebabkan kesuksesan. Tengoklah pemimpin (seperti James Madison di AS atau Konrad Adenauer di Jerman) memiliki visi filosofis untuk membatasi kekuasaannya sendiri melalui rule of law. Mereka beroperasi sebagai fasilitator negosiasi (broker of interests), bukan penguasa sentralistis. Kemampuan memimpin tanpa mendikte, serta menghormati otonomi lokal demi menjaga stabilitas politik-ekonomi secara makro. Adanya Mahkamah Konstitusi/Agung yang netral untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara pusat dan negara bagian secara objektif. Terdapat transparansi dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya local capture oleh elite oligarki lokal.
Studi Kasus Negara Federal yang Gagal / Runtuh
(a). Yugoslavia (Keruntuhan dan Disintegrasi Total) : Pasca-era Josip Broz Tito, Yugoslavia mencoba mengadopsi struktur federalisme etno-politik (ethno-federalism) yang akhirnya berujung pada perang saudara dan pembubaran negara pada 1990-an.
Faktor Kegagalan dari Perspektif Ekonomi Politik:
Pertama, Politisasi Identitas Etnis dalam Struktur Federal (Ethno-Federal Trap): Batas-batas negara bagian dibuat berdasarkan garis etnis/agama. Ketika krisis ekonomi menghantam, politisi lokal memanfaatkan instrumen negara bagian untuk mobilisasi etno-nasionalisme demi merebut sumber daya.
Kedua, Asimetri Ekonomi dan Eksploitasi Antar-Wilayah: Negara bagian yang lebih maju secara ekonomi (Slovenia dan Kroasia) merasa surplus ekonominya diperas oleh pusat untuk mendanai negara bagian yang lebih miskin (Serbia/Kosovo), sementara Serbia merasa mendominasi birokrasi dan militer pusat. Kehilangan trust fiskal ini memicu pengunduran diri dari federasi.
(b). Nigeria (Federalisme Disfungsional/Dysfunctional Federalism): Secara formal berbentuk republik federal, namun secara de facto beroperasi dengan dinamika rent-seeking dan konflik sektarian yang kronis.
Faktor Kegagalan dari Perspektif Ekonomi Politik:
Pertama, Resource Curse dan Centralized Rent-Distribution: Keuangan federasi Nigeria sangat bergantung pada minyak bumi di wilayah Delta Niger. Daripada mendorong persaingan antar-negara bagian untuk membangun basis industri lokal, sistem federal Nigeria berubah menjadi “mesin bagi-bagi hasil minyak” dari pusat. Negara bagian menjadi tidak produktif dan berburu rente (rent-seeking).
Kedua, Kelemahan Kapabilitas Kelembagaan Daerah: Desentralisasi kekuasaan tidak diimbangi dengan penegakan hukum, sehingga melahirkan “raja-raja kecil” (warlords/elite lokal) yang melakukan korupsi sistemik dan memperdalam kemiskinan warga local.
Selain itu, membagi batas negara bagian murni berdasarkan entitas suku/etnis/agama tanpa diikat oleh identitas nasional yang inklusif akan memicu sentimen separatisme sewaktu-waktu. Ketika pusat tidak memiliki kapasitas untuk menyeimbangkan disparitasekonomi antar-daerah kaya dan miskin, kecemburuan struktural akan merusak social contract. Pemimpin pusat yang mencoba memusatkan kekuasaan kembali secara diam-diam (re-centralization) atau elit lokal yang menyalahgunakan otonomi untuk membangun patronase koruptif (local capture).
Meretas Jalan Federalisme: Cetak Biru Indonesia Masa Depan
Federalisme bukanlah magic bullet atau mantra ajaib yang serta-merta mengubah keterbelakangan menjadi kemakmuran tanpa syarat. Namun, sebagai kerangka ekonomi-politik, negara federal menawarkan struktur ketatanegaraan yang jauh lebih adaptif, responsif, dan adil untuk Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia yang berdaya saing global dan terbebas dari jerat ketimpangan dan koruptif, empat pilar prasyarat mutlak ini wajib dipenuhi:
- Aglomerasi Ekonomi Berbasis Geografis (Bukan Sektarian): Pembentukan wilayah negara bagian wajib didasarkan pada potensi keunggulan ekonomi kawasan dan konektivitas geografis—bukan atas dasar sentimen etnis, ras, atau sektarianisme. Pendekatan ini memastikan setiap negara bagian tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang rasional dan inklusif.
- Sinergi SDM Unggul dan Konektivitas Infrastruktur: Kemandirian daerah membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta saling melengkapi. Ketersediaan infrastruktur terpadu—sebagai urat nadi logistik dan distribusi—akan menghubungkan potensi antarteritori secara efisien, menciptakan rantai pasok nasional yang tangguh.
- Penegakan Hukum Pusat yang Perkasa (Anti-Local Capture): Sistem peradilan dan lembaga penegak hukum di tingkat pusat harus ekstra kuat dan independen. Penegakan hukum yang tegas berfungsi sebagai benteng utama untuk mencegah menjamurnya “feodalisme baru” dan oligarki koruptif di tingkat lokal (local capture).
- Desentralisasi Fiskal Berkeadilan (Fiscal Equalization): Arsitektur keuangan publik dirancang untuk memberikan kewenangan pemungutan pajak (taxing power) yang nyata bagi daerah guna memicu kemandirian. Pada saat yang sama, mekanisme fiscal equalization (jaring pengaman fiskal pusat) tetap dijamin untuk menopang dan mengakselerasi daerah-daerah yang masih tertinggal.
Baca juga: Melaka Ranah Pertarungan Ekonomi Politik
Mengadopsi bentuk negara federal bukan berarti meruntuhkan persatuan, melainkan memperkokoh ikatan kebangsaan di atas landasan keadilan yang setara. Ketika daerah diberi ruang untuk berdaya secara mandiri dan pusat hadir sebagai pelindung hukum yang adil, federalisme menjadi pilihan paling rasional, unggul, dan visioner bagi masa depan Indonesia. [*]
Penulis: Dr. Iramady Irdja, Analis Ekonomi Politik dan Praktisi Perbankan dari Bank Indonesia