Padang, Padangkita.com - Posisinya yang berhadapan langsung dengan zona rawan gempa dan berada dalam kawasan Cincin Api (Ring of Fire) menjadikan Kota Padang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi di Indonesia.

Membawa segudang pengalaman empiris dalam menghadapi krisis tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang membagikan strategi resiliensinya di hadapan puluhan kepala daerah dalam ajang Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I.

Iklan

Berlangsung di Santika Hotel, Padang, pada Rabu (30/9/2026), forum strategis ini menjadi wadah konsolidasi penting bagi 24 kota anggota Komwil I Apeksi di wilayah Pulau Sumatera.

Bertindak sebagai narasumber utama, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan bahwa manajemen bencana tidak bisa hanya mengandalkan respons saat krisis terjadi, melainkan membutuhkan fondasi kesiapsiagaan yang dibangun secara sistematis dan berkelanjutan.

Iklan

Di hadapan para delegasi, Fadly Amran membuka paparannya dengan kilas balik sejumlah peristiwa kelam yang pernah melanda ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut, mulai dari ancaman gempa bumi, tsunami, longsor, hingga banjir bandang. Ia memaparkan betapa besarnya dampak destruktif dari bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini terjadi.

"Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah," ungkap Fadly Amran memaparkan realitas di lapangan.

Meski diterjang ujian berat, Pemerintah Kota Padang berhasil membuktikan ketangguhannya melalui proses pemulihan (recovery) yang terukur. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.

Fadly menyebutkan bahwa Pemko Padang mendapatkan kucuran dana pemulihan pascabencana dari pusat sebesar Rp4 triliun. Anggaran fantastis tersebut dialokasikan secara strategis untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur vital, termasuk bendungan-bendungan yang rusak akibat hantaman air bah.

Iklan

Tidak hanya fokus pada pembenahan infrastruktur fisik, relokasi warga terdampak ke zona aman juga menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, Pemko Padang menggandeng berbagai pihak lintas sektor untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal baru.

"Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit," jelas Fadly Amran merinci program kemanusiaan tersebut.

Pengalaman bertubi-tubi menghadapi bencana ini menjadi guru terbaik bagi Kota Padang untuk terus mengevaluasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, Fadly meyakini bahwa benteng pertahanan terkuat sejatinya berada di tengah masyarakat itu sendiri.

"Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan," tuturnya memberikan penekanan.

Gagasan kolaboratif yang disuarakan oleh Wali Kota Padang ini mendapat dukungan penuh dari para narasumber dan peserta yang hadir.

Seminar ini turut diperkaya oleh pandangan dari Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta BPBD Sumatera Barat.

Kehadiran Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar, yang juga merupakan Wali Kota Padang Periode 2004-2014, turut melengkapi diskursus dengan perspektif mitigasi kultural dan sejarah ketangguhan warga Minangkabau.

Acara yang turut disaksikan oleh jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pimpinan OPD, serta para Camat dan Lurah se-Kota Padang ini diakhiri dengan sebuah langkah konkret.

Seluruh Kepala Pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pakta integritas ini mengikat komitmen antar-pemerintah kota untuk saling bahu-membahu dan memberikan bantuan taktis secara cepat apabila salah satu daerah di kawasan Sumatera tertimpa bencana.

Baca Juga: Sambut 24 Delegasi Komwil I APEKSI, Padang Dorong Kolaborasi Strategis Mitigasi Bencana Lintas Daerah

Melalui seminar ini, Kota Padang tidak sekadar menarasikan luka masa lalu, melainkan menawarkan cetak biru ketangguhan kota (city resilience) yang dapat direplikasi oleh kota-kota lain di Indonesia. [*/hdp]

The post Pemko Padang Bagikan Pengalaman Hadapi Bencana di Seminar Apeksi Komwil I appeared first on Padangkita.com.