Padang, Padangkita.com – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam agenda Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang dilangsungkan di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Rabu, 6 Mei 2026.

Iklan

Pertemuan strategis ini menjadi penanda rampungnya seluruh rangkaian tahapan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang untuk tahun anggaran 2025.

Agenda ini tidak sekadar menjadi seremonial penutupan, melainkan bentuk sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga auditor negara.

Iklan

Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan profesionalisme tim BPK yang telah bekerja keras merampungkan proses pemeriksaan selama beberapa bulan terakhir.

Ia menilai, kehadiran BPK merupakan instrumen krusial dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar selalu tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fadly menegaskan bahwa Pemko Padang teguh pada komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang sejalan dengan semangat Padang Amanah.

Oleh karena itu, ia memandang setiap catatan dan rekomendasi konstruktif dari BPK sebagai modal penting untuk melakukan pembenahan yang berkelanjutan.

Iklan

Guna merespons hasil pemeriksaan, Wali Kota langsung menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat dan kooperatif. Seluruh masukan dari tim auditor harus segera ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi diterbitkan. Fadly berharap, komunikasi yang harmonis antara jajaran Pemko Padang dan BPK dapat terus terjalin dengan baik di masa mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, dengan didampingi oleh Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, beserta jajaran kepala OPD, Fadly menyuarakan optimismenya. Ia menargetkan Kota Padang dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2025.

Apabila target ini terwujud, maka akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Kota Padang, yakni raihan opini WTP untuk yang ke-13 kalinya, sekaligus menjadi prestasi selama 12 kali berturut-turut yang telah diukir sejak tahun anggaran 2014 silam.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat, Dedi Efendi, turut mengapresiasi sikap proaktif dan kerja sama yang baik dari jajaran Pemko Padang selama proses audit berlangsung.

Dedi menjelaskan bahwa mekanisme pemeriksaan senantiasa memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan dan menyempurnakan laporan sebelum dokumen final diserahkan.

Dedi juga memaparkan bahwa proses pemeriksaan atas LKPD Kota Padang tahun anggaran 2025 ini telah memakan waktu total selama 75 hari kerja.

Rangkaian ini dibagi ke dalam dua fase, dimulai dari pemeriksaan interim pada 29 Januari hingga 31 Maret, dan dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan terinci yang bergulir sejak 1 April hingga 5 Mei 2026.

Baca Juga: Bukti Komitmen Transparansi, Pemko Padang Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu ke BPK Sumbar

Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara berjenjang, menjunjung tinggi nilai independensi, dan diharapkan mampu bermuara pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. [*/hdp]