Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya dalam menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) guna mencapai target zero ATS pada tahun 2029.

Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti ninik mamak, bundo kanduang, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat Sinergi Nagari.

Iklan

Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Sinergi Nagari Penanganan ATS yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang pada Senin (12/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah, serta para lurah, ninik mamak, dan bundo kanduang se-Kota Padang.

Iklan

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyoroti urgensi penanganan ATS yang membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat.

Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak.

"Penanganan ATS menjadi perhatian serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Padang, Fadly Amran. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, kami ingin pendidikan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat," ujar Maigus Nasir.

Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan.

Iklan

"Penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Untuk itu, camat, lurah, hingga RT/RW, termasuk LKAAM, KAN, dan bundo kanduang, diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan bagi anak," tegasnya.

Maigus juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ini harus dilandasi oleh semangat kebersamaan yang mengakar pada filosofi budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan.

Ia memaparkan bahwa fenomena putus sekolah tidak melulu berakar dari impitan ekonomi. Faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian dari orang tua turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS.

"Pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan demi masa depannya. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan nonformal melalui Paket A, B, dan C bagi anak yang enggan kembali ke sekolah formal," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padang, Ikhwansyah, turut memaparkan progres nyata penanganan yang telah dilakukan oleh dinas terkait. Dari total data lebih dari 6.000 ATS yang telah dihimpun ke dalam sistem, sekitar 2.000 anak telah berhasil diintervensi dan diarahkan untuk kembali mengakses layanan pendidikan.

Langkah intervensi ini direalisasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyaluran bantuan pendidikan, pendampingan penyelesaian masalah administrasi, hingga penyediaan akses langsung ke pendidikan formal maupun nonformal.

Ikhwansyah juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika ada anak yang mengalami kesulitan akses pendidikan, terutama yang berkaitan dengan masalah finansial.

Baca Juga:Kejar Target Bebas Anak Tidak Sekolah 2029, Pemko Padang Latih Ratusan Operator Kelurahan

"Kalau ada anak yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya, segera laporkan ke lurah. Pemerintah akan hadir mencarikan solusi agar tidak ada lagi anak-anak Kota Padang yang putus sekolah," pungkas Ikhwansyah. [*/hdp]

The post Pemko Padang Gandeng Ninik Mamak dan Bundo Kanduang untuk Tangani Anak Putus Sekolah appeared first on Padangkita.com.