Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memanggil sejumlah pengelola aplikasi ojek online atau ojol untuk melakukan klarifikasi terkait kelengkapan izin usaha operasional dan skema perlindungan mitra. Pertemuan strategis ini dilangsungkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Plaza Andalas, Padang, pada Kamis (5/11/2026).

Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama DPRD Kota Padang. Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi, serta Pranata Komputer Terampil DPMPTSP Kota Padang, Ismi Mulyani, yang berdialog langsung dengan perwakilan tiga aplikator utama, yakni Maxim, Grab, dan Gojek.

Iklan

Fokus utama klarifikasi mencakup peninjauan pemenuhan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), legalitas keberadaan kantor cabang, kesesuaian tata ruang, potensi pendapatan pajak daerah, hingga jaminan sosial bagi para mitra pengemudi.

Dari hasil tinjauan dokumen administratif, Maxim tercatat telah mengantongi izin kantor cabang serta memperbarui sistem mereka ke KBLI 2025 dengan kode KBLI 47901. Sementara itu, Grab diketahui masih menggunakan KBLI versi 2020, sehingga Pemko Padang meminta pihak manajemen segera melakukan penyesuaian regulasi. Di sisi lain, perwakilan Gojek Padang yang hadir belum dapat memberikan penjelasan menyeluruh karena keterbatasan wewenang di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemko Padang akan menjadwalkan pertemuan susulan yang wajib dihadiri oleh tim legal Gojek dari pusat.

Iklan

Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk menyamakan persepsi terkait regulasi perizinan yang berlaku di daerah agar iklim usaha tetap kondusif dan tertib aturan.

“Pertemuan ini kita lakukan karena sebelumnya ada perbedaan pemahaman antara Pemko dan pihak aplikator. Aplikator menganggap KBLI yang sudah dipenuhi saat ini telah mewakili seluruh kegiatan mereka. Sedangkan dari pemerintah kota menilai aplikator perlu untuk memenuhi KBLI lainnya,” ujar Fauzan Ibnovi.

Terkait masih adanya aplikator yang belum melengkapi data operasional secara utuh, ia menambahkan, “Dari tiga aplikator, hanya Gojek yang belum bisa memberikan penjelasan sampai mana perizinannya. Jadi untuk Gojek akan ada pertemuan lanjutan dalam pembahasan izin operasional ini.”

Selain masalah kelengkapan administratif KBLI, DPMPTSP Kota Padang juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Penggunaan logo dan merek perusahaan pada atribut kendaraan maupun jaket pengemudi dinilai berpotensi masuk ke dalam kategori iklan berjalan yang patut diatur pajaknya.

Iklan

“Atribut ojol yang dipakai driver, apakah itu stiker atau jaket, berpotensi masuk dalam kategori iklan yang memiliki konsekuensi pajak. Hal ini sudah kami sampaikan dan perlu untuk pembahasan lanjutan,” tegas Fauzan.

Terkait aspek kesejahteraan dan perlindungan mitra kerja, Pranata Komputer Terampil DPMPTSP Kota Padang, Ismi Mulyani, mengonfirmasi bahwa secara prinsip, seluruh aplikator telah memiliki skema perlindungan jaminan sosial bagi para pengemudi. Untuk menuntaskan polemik perizinan KBLI tambahan secara definitif, DPMPTSP mengambil langkah proaktif dengan menyurati Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat guna meminta arahan lebih lanjut.

Baca Juga: Ini Dia Cara Seru dan Mudah Bekeliling Menikmati Kota Padang 

“Kemarin itu sifatnya klarifikasi legalitas kantor cabang, tata ruang, pajak daerah, serta perlindungan mitranya. Pihak aplikator sangat terbuka karena di luar beredar berita simpang siur, sehingga mereka bisa langsung menjelaskan. Mengenai KBLI, kami bersurat ke BKPM untuk meyakinkan apakah izin portal aplikasi saja sudah cukup atau perlu mencantumkan kegiatan usaha lainnya,” pungkas Ismi. [*/hdp]