Jakarta, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan keseriusan dan gerak cepat dalam memulihkan kondisi masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada November 2025 silam. Langkah konkret ini diwujudkan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, melalui audiensi langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam pertemuan strategis lintas sektoral ini, Wali Kota Padang turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas PKP Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.

Iklan

Fokus utama pembahasan dalam audiensi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk pembangunan kawasan Hunian Tetap (Huntap) yang diperuntukkan bagi warga korban bencana. Selain itu, kedua pihak juga membahas wacana penataan tata ruang di sekitar kawasan PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur guna mendukung tata kota yang lebih terintegrasi.

Di hadapan Menteri PKP, Fadly Amran memaparkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah membebaskan dan menyiapkan lahan seluas kurang lebih 12 hektare untuk menopang pembangunan Huntap. Pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak ini terus berjalan progresif berkat sinergi pendanaan dan dukungan dari berbagai instansi.

Iklan

“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” papar Fadly Amran menjelaskan detail proyek tersebut.

Lebih lanjut, Fadly menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat untuk merampungkan kelengkapan infrastruktur pendukung, khususnya penyelesaian PSU di kawasan Huntap Balai Gadang. Berdasarkan kalkulasi teknis Pemko Padang, penyelesaian kelengkapan PSU ini membutuhkan alokasi dana yang diperkirakan mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar untuk tahun anggaran 2027.

“Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” tambahnya.

Menyambut aspirasi dan pemaparan dari Pemerintah Kota Padang, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan arahan strategis terkait skema percepatan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah tidak selamanya harus bertumpu pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Iklan

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mendorong jajaran pemerintah daerah untuk lebih inovatif mengadopsi skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna mempercepat realisasi infrastruktur kerakyatan.

“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Maruarar Sirait.

Baca Juga: Huntap Mandiri untuk Korban Bencana di Pariaman Mulai Dibangun, Pakai Sepablock

Melalui audiensi ini, Pemerintah Kota Padang berharap sinergi yang terbangun dengan pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta dapat segera mempercepat penyelesaian kawasan Huntap. Dengan ketersediaan PSU yang memadai, masyarakat terdampak bencana di Kota Padang diharapkan dapat segera bangkit dan memulai kehidupan baru yang lebih layak, aman, dan sejahtera. [*/hdp]