Padang, Padangkita.com - Praktik indisipliner seperti memanipulasi presensi kehadiran hingga meninggalkan kantor di tengah jam kerja kerap menjadi sorotan publik terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Merespons tantangan tersebut dan guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap prima, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah tegas dengan menata ulang kedisiplinan jajarannya.

Iklan

Langkah penertiban ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.1.6.2/981/BKPSDM-PDG/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Regulasi yang mengatur tentang Ketentuan Jam Kerja, Kewajiban Kehadiran, dan Penegakan Disiplin Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Padang ini mulai disosialisasikan secara masif pada Jumat (2/10/2026).

Iklan

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa tertib administrasi kehadiran tidak boleh hanya dimaknai sebagai formalitas pencatatan di mesin presensi semata. Eksistensi dan produktivitas ASN di meja kerja menjadi indikator utama dari pengabdian mereka kepada masyarakat.

"Kehadiran secara administratif melalui sistem presensi tidak serta-merta membuktikan bahwa ASN telah melaksanakan tugas selama jam kerja. Namun aparatur kita harus berada di pos tugasnya selama jam kerja, dan hanya meninggalkan pos tugas dengan alasan dan penugasan yang jelas," tegas Raju Minropa membedah esensi dari kewajiban kehadiran tersebut.

Penerbitan surat edaran ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yakni merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

Melalui payung hukum komprehensif tersebut, Pemko Padang merinci sejumlah larangan keras bagi seluruh pegawainya. Aturan ini mewajibkan setiap ASN untuk berada di tempat kerja selama jam dinas, kecuali terdapat tugas dinas luar, perjalanan dinas, atau alasan sah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Iklan

Secara spesifik, larangan keras yang digarisbawahi meliputi tindakan menitipkan atau memanipulasi presensi, melakukan presensi namun kemudian kabur atau bolos, serta memanfaatkan jam kerja untuk melakukan usaha atau kegiatan pribadi di luar kepentingan institusi.

Bagi para aparatur yang kedapatan membandel, sederet sanksi tegas telah menanti. Hukuman yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan maupun tertulis, penyesuaian atau pemotongan dana TPP, hingga sanksi hukuman disiplin yang dapat memengaruhi karier kepegawaian.

Pemberlakuan aturan ini tidak hanya menyasar staf pelaksana, tetapi juga menuntut tanggung jawab penuh dari para pejabat struktural. Setiap Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung diwajibkan untuk rutin melakukan pengawasan dan menjadi teladan bagi bawahannya. Atasan dilarang keras melakukan pembiaran, apalagi menutupi pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh jajarannya.

Sebagai langkah pengawalan di lapangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang akan menerjunkan tim khusus. Tim ini ditugaskan untuk melakukan pemantauan ketat serta inspeksi mendadak (sidak) secara berkala maupun tanpa pemberitahuan ke seluruh unit kerja guna memastikan aturan ini berjalan efektif.

Di akhir penjelasannya, Sekda Kota Padang menyampaikan pesan sekaligus instruksi yang harus dipedomani oleh seluruh abdi negara di lingkungan pemerintahan kota.

Baca Juga: 14 ASN Pemko Padang Raih Penghargaan Best Employee Semester I 2026, Ini Daftar Namanya

"Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang agar meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja," pungkas Raju Minropa. [*/hdp]

The post Pemko Padang Perketat Disiplin ASN, Larang Keras Titip Presensi dan Keluyuran Saat Jam Kerja appeared first on Padangkita.com.