Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan daerah. Pada tahun ini, Pemko Padang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
Raihan prestasi ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Kota Padang, mengingat opini WTP ini merupakan yang ke-13 kalinya diraih, serta menjadi pencapaian ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut dilangsungkan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat pada Jumat (29/5/2026). Dokumen LHP diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersamaan dengan penyerahan kepada tujuh kepala daerah lainnya di wilayah Sumatera Barat.
Turut hadir dalam momentum penting tersebut Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran instansi Pemko Padang dan tim pemeriksa BPK Sumatera Barat atas sinergi yang tangguh selama proses audit berlangsung. Ia menilai bahwa capaian opini WTP bukan sekadar pemenuhan syarat administratif semata, melainkan indikator krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Maigus Nasir.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemko Padang akan terus memegang teguh komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah yang digagas pada masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Progul Padang Amanah,” tambahnya.
Menyikapi berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh pihak BPK, Maigus Nasir memastikan bahwa arahan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi utama guna pembenahan berkelanjutan, terutama dalam hal optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan birokrasi yang lebih responsif.
“Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga dalam penyempurnaan laporan keuangan daerah,” tegas Maigus.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa penyerahan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan mematuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa waspada dan tidak cepat berpuas diri.
“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan,” pesan Sudarminto di akhir acara.
Baca Juga: Bukti Komitmen Transparansi, Pemko Padang Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu ke BPK Sumbar
Dengan dipertahankannya opini WTP ini, Pemko Padang diharapkan dapat terus menjadi contoh teladan bagi daerah lain dalam kepatuhan hukum, pengelolaan anggaran yang efektif, serta dedikasi penuh terhadap pelayanan masyarakat luas. [*/hdp]