Padang, Padang.com -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penguatan literasi ekonomi keuangan syariah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) se-Kota Padang.
Acara edukatif yang diinisiasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran ini berlangsung khidmat di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang pada Rabu (9/9/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, serta dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang, Indra Noveri, bersama jajaran perwakilan OPD dan Perumda.
Penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang sejatinya telah digulirkan secara bertahap sejak bulan Juli lalu. Komitmen berkesinambungan ini terbukti membuahkan hasil membanggakan setelah Pemko Padang berhasil menyabet penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatra Barat yang diserahkan langsung oleh Gubernur pada puncak peringatan Kemerdekaan 17 Agustus lalu.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengapresiasi capaian tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya konsistensi dalam mengawal kebijakan syariah di seluruh lini birokrasi.
"Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat," ujar Maigus Nasir.
Penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan ini dinilai sangat krusial mengingat masih ada sebagian masyarakat maupun jajaran aparatur yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Pemko Padang memandang hal tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses informasi serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai literasi keuangan syariah.
Oleh karena itu, Pemko Padang berupaya menyamakan persepsi di kalangan jajaran aparatur agar pelaksanaan kebijakan keuangan syariah di lapangan tidak lagi berjalan sekadar karena dorongan perintah atau pendekatan kekuasaan semata. Pemerintah menginginkan agar langkah ini tumbuh dari kesadaran kolektif serta pemahaman yang utuh di setiap tingkatan instansi.
"Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama," tegas Maigus Nasir.
Baca Juga: Ini Sejumlah Upaya dan Progres Pengembangan Ekonomi - Keuangan Syariah di Sumbar
Melalui pelatihan ini, para perwakilan OPD dan Perumda yang hadir diamanahkan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah. Mereka diharapkan dapat mensosialisasikan kembali serta mengimplementasikan materi edukasi keuangan syariah tersebut di lingkungan instansi kerja masing-masing secara berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkah. [*/hdp]
The post Perkuat Tata Kelola Daerah, Pemko Padang Tingkatkan Literasi Ekonomi Keuangan Syariah Bagi ASN appeared first on Padangkita.com.