Padang, Padangkita.com — Rumah Sakit (RS) Dr. M. Djamil Padang mengambil langkah progresif dalam menangani persoalan pasien telantar. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat, Pemerintah Kota (Pemko) Padang, serta sejumlah instansi terkait, RS M. Djamil meresmikan sistem pelayanan kesehatan dan pendampingan sosial yang terintegrasi pada Kamis (20/8/2026).
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama RS M. Djamil, dr. Dovy Djanas, dan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah. Mewakili Pemko Padang, penandatanganan turut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa.
Sinergi tersebut juga menggandeng Kepala Dinas Sosial Sumatra Barat Syaifullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumatra Barat Besri Rahmad, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sandjaya, serta perwakilan BAZNAS Sumatra Barat.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi inisiatif ini sebagai bentuk kehadiran negara bagi kelompok rentan. Menurutnya, penanganan pasien telantar kerap terbentur pada hambatan nonmedis seperti ketiadaan identitas, kendala pembiayaan, hingga tidak adanya keluarga untuk menampung pasien pascaperawatan.
"Penandatanganan kerja sama ini sebagai bentuk memberikan pelayanan kepada pasien terlantar yang kita kolaborasikan antara RS M. Djamil dengan Dinas Sosial, Disdukcapil dan BAZNAS," kata Mahyeldi di Auditorium Lantai 4 RS M. Djamil.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan ini tidak bisa dibebankan kepada pihak rumah sakit semata. Kolaborasi lintas sektor diharapkan memangkas birokrasi sehingga penanganan berjalan cepat dan berkeadilan.
"Karena itu, keterlibatan Dinas Sosial, Disdukcapil, BAZNAS, pemerintah daerah dan unsur lainnya menjadi penting. Ketika pasien tidak memiliki dokumen kependudukan atau keluarga yang dapat dihubungi, misalnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelayanan medis. Begitu pula ketika pasien telah selesai menjalani perawatan tetapi tidak memiliki keluarga atau tempat yang dapat menjadi tujuan pemulangan," ungkapnya.
Mahyeldi berharap kolaborasi ini benar-benar hidup dalam implementasi. "Diharapkan semua yang memiliki keterbatasan atau terlantar tidak terlantar lagi. Sistem pelayanan diharapkan tidak berhenti ketika pasien mendapatkan tindakan medis, tetapi berlanjut sampai persoalan sosial dan proses pemulangan dapat diselesaikan," tutur Mahyeldi.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama RS M. Djamil, Dovy Djanas, memaparkan bahwa kerja sama ini merupakan pondasi krusial untuk tata kelola pasien yang akuntabel.
"Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa ketika seorang pasien terlantar masuk ke RS M. Djamil Padang, proses penanganannya tidak berhenti pada aspek medis saja," kata Dovy.
Ia menambahkan, administrasi identitas, jaminan kesehatan, hingga dukungan bantuan kemanusiaan akan langsung ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan. Proses reunifikasi dengan keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi prioritas.
"Dan yang tidak kalah penting, proses pemulangan, reunifikasi dengan keluarga, maupun tindak lanjut sosial setelah pasien keluar dari rumah sakit dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan penanganan pasien terlantar yang lebih cepat, akuntabel, terintegrasi, dan berkelanjutan," ujarnya.
Guna mencegah lambatnya birokrasi antarinstansi di kemudian hari, Dovy mendorong setiap lembaga menetapkan penanggung jawab khusus yang dapat menjadi penghubung respons cepat.
"Keberhasilannya akan terlihat ketika MoU dan PKS benar-benar hidup dalam implementasi dan keberlanjutannya. Kami berharap tidak lagi ada pasien yang harus menunggu terlalu lama hanya karena koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal. Dan tidak ada lagi pasien terlantar yang menjadi persoalan satu institusi saja," tegas Dovy. [*/hdp]
The post RS M. Djamil dan Pemprov Sumbar Wujudkan Layanan Terintegrasi Pasien Telantar appeared first on Padangkita.com.