Padang, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Persetujuan krusial ini dicapai melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang diselenggarakan di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Padang pada Jumat (17/7/2026).

Selain pengesahan P-APBD 2026, rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama para wakil ketua tersebut juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk memaparkan rumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Sidang bergengsi ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Iklan

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam kapasitasnya mewakili pihak eksekutif, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas sinergi yang terjalin erat. Kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif ini dinilai menjadi tonggak penting untuk memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.

“Kami berharap apa yang telah kami sampaikan ini dapat dibahas lebih lanjut untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan, sehingga menghasilkan APBD yang efektif, efisien, dan mampu mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” ungkap Maigus di hadapan para peserta sidang.

Iklan

Dalam pemaparannya terkait rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Maigus menguraikan proyeksi makro keuangan daerah secara mendetail. Pemko Padang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyentuh angka 1,1 triliun rupiah yang akan digali secara maksimal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Sementara itu, pendapatan dari sektor transfer, baik dari pemerintah pusat maupun antardaerah, diproyeksikan berada di angka 1,5 triliun rupiah.

Pada sektor pengeluaran, total belanja daerah untuk tahun 2027 dirancang sebesar 2,7 triliun rupiah. Alokasi porsi terbesar didominasi oleh belanja operasi sebesar 2,5 triliun rupiah, disusul belanja modal sebesar 118,3 miliar rupiah, dan pos belanja tidak terduga senilai 7 miliar rupiah.

Postur rancangan anggaran ini memunculkan perkiraan defisit sebesar 87,3 miliar rupiah. Kendati demikian, Pemkot Padang telah merancang langkah penutupan defisit melalui skema surplus pembiayaan neto. Strategi ini dirinci melalui proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar 91,03 miliar rupiah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar 3,6 miliar rupiah, sehingga menghasilkan pembiayaan neto sebesar 87,3 miliar rupiah yang membuat postur APBD 2027 kembali berimbang.

Meski Ranperda P-APBD 2026 disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, jalannya sidang paripurna ini diwarnai oleh berbagai catatan kritis yang tajam dari sejumlah fraksi. Salah satu sorotan paling keras datang dari Fraksi Partai Gerindra yang diketuai oleh Wahyu Hidayat bersama Sekretaris Delma Putra. Fraksi ini secara tegas menyatakan penolakan terhadap alokasi dana hibah senilai 3 miliar rupiah yang ditujukan untuk Pondok Pesantren MTI (PPMTI) Batang Kabuang pada anggaran perubahan ini.

Iklan

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menguraikan bahwa penolakan tersebut bukan berarti fraksinya anti terhadap pembangunan lembaga pendidikan keagamaan. Ia menegaskan, sikap fraksi murni didasarkan pada tata kelola keuangan pemerintahan yang harus taat asas dan regulasi.

“Kami menyampaikan keberatan prinsipil. Keberatan ini didasarkan pada dua hal mendasar,” tegas Rachmad Wijaya saat membacakan pandangan fraksinya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pembangunan kembali PPMTI Batang Kabuang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Hal ini berarti Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berwenang menanggung penuh biaya konstruksi bangunan yang terdampak bencana.

“Peran pemerintah daerah dalam skema ini seharusnya terbatas pada fasilitasi administratif atau dukungan non-struktural, bukan melalui pemberian hibah tunai dalam jumlah besar,” tambahnya dengan lugas.

Alasan kedua yang mendasari penolakan Fraksi Gerindra adalah adanya indikasi ketidaksesuaian dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 34 Tahun 2021. Alokasi hibah 3 miliar rupiah dinilai jauh melampaui batas wajar (plafon) maksimal untuk kategori lembaga keagamaan. Selain itu, fraksi ini menyinyalir bahwa proses alokasi tersebut tidak melewati mekanisme seleksi yang transparan serta kompetitif sesuai dengan amanat regulasi daerah. Meskipun menyampaikan teguran keras, Fraksi Gerindra pada akhirnya tetap memberikan keputusan “Dapat Menerima” terhadap P-APBD 2026 secara keseluruhan.

Catatan evaluasi yang tidak kalah penting datang dari Fraksi gabungan PDI Perjuangan dan PPP. Melalui juru bicaranya, Cristian Rudy Kurniawan, fraksi ini memandang bahwa forum pengesahan anggaran adalah ruang nyata untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan uang rakyat dalam era desentralisasi sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tujuan dari penyampaian Rancangan Perubahan APBD ini adalah dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah sekaligus sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun berjalan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan dan sasaran, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang ada di daerah,” papar Rudy.

Fraksi ini pada dasarnya memberikan apresiasi atas kelincahan jajaran eksekutif Kota Padang dalam melakukan penyesuaian kebijakan anggaran di tengah dinamika pengetatan fiskal tahun 2026. Penyesuaian ini mencakup efisiensi akibat pemotongan dana transfer pusat hingga pengalokasian anggaran mendesak untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir tahun 2025.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi PDIP-PPP menyentil secara khusus dampak kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Regulasi pengadaan dinilai secara tidak langsung meminggirkan dan menekan para pengusaha kecil di lapangan.

“Namun demikian, Fraksi PDIP-PPP mencatat bahwa kebijakan ini berdampak pada penurunan omzet pelaku usaha konveksi dan pedagang lokal, sehingga turut memengaruhi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah,” ujar Rudy menyuarakan keresahan konstituennya. Fraksi ini mendesak Pemkot Padang untuk segera merumuskan solusi konkret guna memberdayakan UMKM lokal agar tetap berdaya saing tanpa harus menabrak aturan pengadaan yang berlaku secara nasional.

Di sisi lain, Fraksi PKB-UMMAT yang diketuai oleh Yusri Latif, menitikberatkan pandangan akhirnya pada urgensi akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dianggap sebagai peringatan keras yang harus segera direspons dengan inovasi dan kerja keras oleh seluruh ujung tombak penghasil pundi-pundi daerah.

Juru bicara Fraksi PKB-UMMAT, Zalmadi, mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil retribusi dan pajak untuk segera melakukan intensifikasi penagihan yang jauh lebih masif guna mencegah pelebaran defisit anggaran di tahun mendatang.

“Menanggapi adanya penurunan dana transfer pusat akibat kebijakan pengetatan skema fiskal nasional yang memicu defisit daerah, SKPD penghasil PAD diminta melakukan intensifikasi secara agresif,” ujar Zalmadi saat berpidato di mimbar paripurna.

Ia menjabarkan sejumlah strategi krusial yang bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Strategi tersebut meliputi sinkronisasi silang secara akurat terkait data tingkat hunian kamar hotel dan restoran, optimalisasi retribusi pemotongan hewan di fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH), pengelolaan transparansi pajak serta retribusi ruang parkir yang kerap menjadi sorotan publik, hingga penggalian potensi pajak air bawah tanah secara komprehensif dan terukur.

“Kepada seluruh OPD penghasil PAD untuk serius melakukan pelayanan secara prima, ramah, dan profesional terhadap masyarakat, serta tidak menghambat kelancaran pengurusan dokumen-dokumen penting yang berbelit-belit berkaitan dengan pendapatan asli daerah Pemerintahan Kota Padang,” ingat Zalmadi memberikan peringatan terhadap kualitas layanan birokrasi.

Tidak berhenti pada persoalan pendapatan, fraksi ini juga memberikan rapor evaluasi khusus terhadap beberapa dinas sektoral. Dinas Kesehatan, misalnya, mendapat sorotan agar segera menuntaskan dan melunasi tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tunjangan umrah. Dinas tersebut juga ditugaskan segera merapikan administrasi dengan menghapus aset-aset negara yang sudah usang, serta aktif melakukan sinergi rekomendasi program penuntasan gizi buruk dengan Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dituntut untuk proaktif membuka ruang kerja inklusif dan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam bursa tenaga kerja maupun balai pelatihan vokasi. Dinas ini juga diperintahkan turun langsung sebagai mediator independen guna menjamin terpenuhinya seluruh hak normatif para pekerja lokal yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca Juga: Wako Fadly Amran Sampaikan Nota Keuangan P-APBD 2026, Fokus Pembangunan Infrastruktur Padang

Menutup rangkaian pandangannya, Fraksi PKB-UMMAT menegaskan kembali fungsi strategis pengawasan internal. Inspektorat Kota Padang diminta untuk tidak sekadar bekerja bagai pemadam kebakaran, melainkan dituntut lebih proaktif menyelenggarakan mitigasi sistemik dalam mencegah terjadinya kelalaian, kesalahan prosedural, hingga potensi temuan baru dalam siklus pelaksanaan program OPD di masa depan. [*/hdp]