Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menggelar rapat paripurna bersejarah pada Senin, 31 Agustus 2026. Agenda krusial kali ini berfokus pada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebuah regulasi yang diproyeksikan menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang.

Rapat yang bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai II Gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Turut mendampingi jajaran pimpinan lainnya, yakni Wakil Ketua Mastilizal Aye dari Fraksi Partai Gerindra, Osman Ayub dari Fraksi Partai Nasdem, dan Jupri dari Fraksi PAN.

Iklan

Dari pihak eksekutif, Wali Kota Padang Fadly Amran hadir secara langsung bersama Sekretaris Daerah Raju Minrofa Chaniago. Agenda ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya. Setelah rangkaian seremonial dan pengecekan absensi rampung, Muharlion mempersilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir mereka di mimbar utama.

OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR HARUS OPTIMAL

Iklan

Menyoroti implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah berlaku, Juru Bicara Fraksi PKS, Hendrizal, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan perlunya strategi yang matang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor penyumbang pajak yang masif ini.

"Berbicara mengenai optimalisasi pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai target penerimaan, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam membangun, mengelola, dan mengoptimalkan basis fiskal yang tersedia di wilayahnya," kata Hendrizal.

Menurutnya, opsen PKB harus dipandang sebagai instrumen yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Semakin besar jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dan terdaftar sebagai objek pajak, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat dikelola daerah. "Harap lakukan pendataan ulang jumlah kendaraan yang ada di Padang. Integrasi dan pemadanan data menjadi instrumen penting dalam hal ini," katanya.

TRANSPARANSI DAN ASAS KEADILAN SOSIAL

Iklan

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang pada prinsipnya memberikan persetujuan, tetap menyematkan sejumlah catatan strategis untuk dikawal secara ketat. Mereka menuntut Bapenda untuk memastikan sosialisasi yang masif dan transparan kepada masyarakat serta pelaku usaha sebelum peraturan daerah ini efektif diberlakukan. Mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan di tingkat OPD juga wajib diperkuat demi mencegah potensi penyimpangan atau kebocoran anggaran.

Mengingat dinamika perekonomian yang cepat berubah, Fraksi Gerindra merekomendasikan adanya evaluasi tarif secara berkala, minimal setiap dua tahun sekali, agar besaran retribusi tidak membebani warga. Mereka juga mendorong prioritas perbaikan fasilitas pelayanan publik, seperti pengadaan peralatan pengganti di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup yang krusial bagi kelancaran layanan. Sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat, fraksi ini mendesak agar regulasi turunan berupa Peraturan Wali Kota segera disusun untuk mengatur mekanisme keringanan dan pembebasan retribusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT RENTAN

Senada dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Usmardi Thareb, memaparkan evaluasi yang tajam. Fraksi PAN meminta Wali Kota Padang merincikan perbandingan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah revisi peraturan, agar target baru yang dipasang terbukti realistis. Thareb juga menekankan pentingnya penjelasan konkret mengenai langkah penyederhanaan retribusi agar biaya operasional pemungutan di lapangan bisa ditekan seefisien mungkin.

Menyinggung penambahan objek retribusi baru yang sangat potensial seperti Sentra Rendang atau Rumah Kemasan, Balai Benih Ikan (BBI) Bungus, fasilitas pariwisata Youth Center, hingga toilet di kawasan Pantai Padang, Fraksi PAN meminta paparan yang gamblang terkait proyeksi kenaikan PAD. Perubahan struktur tarif laboratorium dari sistem paket menjadi per parameter juga dipandang positif karena dapat mengembalikan minat pengguna jasa.

Namun, khusus untuk retribusi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), Fraksi PAN mewanti-wanti agar penyesuaian tarif yang direncanakan di kisaran sepuluh persen tetap berpijak pada asas kemanusiaan. Kenaikan tersebut tidak boleh memberatkan kemampuan bayar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ranperda ini pada akhirnya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul kas daerah (budgetair), tetapi juga sebagai instrumen pengatur ketertiban masyarakat (regulerend). Regulasi ini dituntut mampu menjamin kemudahan berusaha, menciptakan ekosistem investasi yang sehat, dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara menyeluruh.

Baca Juga: Demi Peningkatan Pelayanan Publik, DPRD Padang Asah Fungsi Pengawasan Anggaran

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan kesepakatan bulat. Seluruh fraksi di DPRD Kota Padang menyatakan persetujuan penuh terhadap pengesahan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menandai era baru pengelolaan fiskal yang lebih terukur di Kota Bingkuang. [*/hdp]

The post Sah! DPRD Padang Sepakati Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah 2026, Kawal Ketat Tarif Layanan Publik appeared first on Padangkita.com.