Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus melakukan langkah taktis guna mengurai sejumlah persoalan administrasi pertanahan yang selama ini menjadi kendala dalam percepatan pembangunan daerah.
Upaya konkret tersebut diwujudkan melalui kunjungan resmi Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, ke Kantor Pertanahan (BPN) Kota Padang pada Senin (7/9/2026).
Dalam pertemuan strategis yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Hanif, jajaran Pemko Padang membedah empat isu utama.
Fokus pembahasan mencakup percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, penyelesaian administrasi tanah wakaf untuk organisasi Muhammadiyah, pengadaan lahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM di kawasan Gunung Pangilun, serta percepatan pengurusan sertifikat tanah ulayat milik masyarakat.
Rapat koordinasi lintas sektoral ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota Padang, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pertanahan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Terkait rencana pembangunan infrastruktur penunjang air bersih IPA PDAM di Gunung Pangilun, Maigus Nasir menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah mempertimbangkan dua opsi lahan.
Opsi pertama saat ini masih terkendala karena nilai jual yang diminta pemilik lahan berada jauh di atas harga taksiran wajar (appraisal). Oleh karena itu, pemerintah kini menilik opsi kedua yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik, meskipun di lapangan masih dikuasai oleh pihak lain.
"Opsi kedua memiliki dasar administrasi pertanahan yang lebih jelas karena telah memiliki sertifikat lengkap, sehingga penyelesaiannya tinggal melengkapi bahan yang dibutuhkan dan diproses melalui BPN. Kita berharap opsi ini dapat segera ditindaklanjuti," ujar Maigus Nasir memberikan arahannya.
Merespons dorongan percepatan dari Pemko Padang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Hanif, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh, terutama terkait pembebasan lahan untuk infrastruktur pendidikan.
"Penerbitan sertifikat lahan tersebut diupayakan selesai minggu ini. Untuk Sekolah Rakyat, lahan yang akan diganti rugi seluas 4,8 hektare, ditambah hibah 2,2 hektare," jelas Hanif.
Lebih lanjut, Hanif juga memaparkan jalan keluar terkait legalitas tanah seluas 1,5 hektare dari total 2,8 hektare yang rencananya akan diwakafkan kepada Muhammadiyah. Lahan tersebut saat ini tercatat atas nama enam pemegang hak, di mana tiga di antaranya telah berpulang, sementara tiga ahli waris lainnya sepakat untuk mewakafkan hak mereka.
"Penyelesaian administrasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menurunkan waris bagi pemegang hak yang telah meninggal dunia, kemudian sertifikat tanah dipisahkan menjadi lahan yang akan diwakafkan dan sisa lahan. Dengan demikian, sertifikat dibagi menjadi dua, yakni sertifikat lahan yang diwakafkan dan sertifikat sisa tanah," urai Hanif merinci solusi administratifnya.
Terkait lahan pengganti untuk IPA PDAM yang didorong oleh Wakil Wali Kota, Hanif sepakat bahwa opsi kedua tersebut sangat rasional untuk dieksekusi secara hukum agar proyek strategis daerah tidak mangkrak.
"Opsi ini menjadi alternatif setelah lahan yang sebelumnya dinegosiasikan belum dapat ditindaklanjuti karena belum tercapai kesesuaian dengan nilai appraisal. Kita berharap opsi ini dapat menjadi solusi," tutup Hanif.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Permanen Pertama di Sumbar Resmi Beroperasi
Melalui sinergi erat antara Pemko Padang dan Kantor Pertanahan ini, diharapkan seluruh hambatan administratif terkait tata ruang dan kepemilikan aset dapat segera terurai, sehingga eskalasi program pembangunan infrastruktur publik dapat direalisasikan tepat waktu. [*/hdp]
The post Temui Kepala BPN, Wawako Padang Maigus Nasir Kebut Penyelesaian Lahan PDAM dan Sekolah Rakyat appeared first on Padangkita.com.