Padang, Padangkita.com — Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kota Padang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Padang, Senin (21/9/2026).

Ketiga Ranperda yang disampaikan adalah Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Ranperda tentang Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM).

Iklan

Dalam nota penjelasannya, Fadly Amran menegaskan bahwa ketiga Ranperda itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pembangunan ekonomi daerah, dan meningkatkan pelayanan publik melalui badan usaha milik daerah.

"Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menerima usulan tiga Ranperda ini. Semoga dapat dibahas dan diselesaikan dengan baik untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan, mendorong investasi, dan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah di Kota Padang," ujar Fadly Amran.

Iklan

Ranperda Perangkat Daerah: Langkah Nyata Menuju Kota Gastronomi

Ranperda pertama berfokus pada pembenahan kelembagaan pemerintahan kota. Salah satu substansi utamanya adalah perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dengan cita-cita Padang sebagai kota gastronomi bertaraf internasional.

"Perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan langkah untuk memperkuat penyelarasan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di daerah. Penetapan kembali BPBD juga memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kelembagaan dalam urusan kebencanaan," jelas Fadly Amran.

Ranperda ini juga memuat penetapan kembali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke dalam peraturan tentang susunan perangkat daerah, guna memberikan kepastian hukum atas kelembagaan BPBD dalam penanganan kebencanaan di Kota Padang.

Iklan

Lebih jauh, Wali Kota mendorong lahirnya regulasi khusus tentang gastronomi sebagai identitas strategis kota. "Selain perubahan nomenklatur dinas, perlu kita pikirkan Perda Gastronomi Kota Padang, terutama bagaimana bersama-sama membahas wajah gastronomi Kota Padang agar memberikan manfaat lebih luas bagi kemajuan daerah dan masyarakat," katanya.

Ranperda Investasi: Respons atas Persaingan Antardaerah yang Kian Ketat

Ranperda kedua hadir sebagai pembaruan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dinilai tidak lagi selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui Ranperda ini, Pemerintah Kota Padang akan menawarkan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan, percepatan pelayanan, dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Fadly Amran menyebut bahwa penyusunan regulasi ini didorong oleh kondisi persaingan antardaerah dalam menarik investasi yang semakin nyata. "Persaingan antarkota dan kabupaten begitu tampak. Kita perlu melihat praktik yang dilakukan daerah lain dalam memberikan kemudahan kepada investasi besar. Semoga dengan upaya ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan sektor ekonomi baru, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," ungkapnya.

Ranperda Perumda PSM: Menyesuaikan Usaha dengan Klasifikasi Baru

Ranperda ketiga menyasar pembaruan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perumda PSM. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan jenis usaha Perumda PSM dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diperbarui melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

Wali Kota mengisyaratkan sejumlah sektor usaha baru yang akan menjadi arah pengembangan Perumda PSM, termasuk di kawasan-kawasan strategis kota. "Kita perlu mendorong pengembangan usaha PSM di sektor otomotif, perbengkelan, penyediaan bahan bakar, serta pengelolaan parkir digital di kawasan strategis seperti Kota Tua, Pantai Padang, dan Pasar Raya. Langkah ini semoga dapat kita bahas agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD," paparnya.

DPRD Siap Bahas Sesuai Tahapan Masa Sidang

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyambut positif penyampaian ketiga Ranperda tersebut dan menyatakan kesiapan dewan untuk menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku.

"Kita akan bahas tiga Ranperda ini bersama OPD terkait. Semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan," kata Muharlion.

Baca Juga: DPRD Kota Padang Bahas Ranperda Perubahan Bersama OPD

Rapat Paripurna itu dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan badan usaha milik daerah dan milik negara, pimpinan perbankan, pimpinan organisasi politik dan kemasyarakatan, serta kalangan pers. [hdp]

The post Wali Kota Padang Ajukan Tiga Ranperda Strategis, Dorong Investasi dan Wujudkan Kota Gastronomi appeared first on Padangkita.com.