Padang, Padangkitacom - Temuan karut-marutnya persoalan keberangkatan jemaah umrah dalam inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) langsung direspons tegas oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat (Sumbar). Sebagai langkah antisipasi agar kasus penelantaran tidak kembali terulang, pengawasan terhadap biro perjalanan ibadah akan diperketat secara berlapis.
Langkah penguatan pengawasan ini akan direalisasikan melalui penyediaan posko khusus serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, M. Rifki, mengungkapkan bahwa kebijakan proaktif ini diambil demi memberikan perlindungan maksimal dan kepastian hukum bagi para tamu Allah.
Hal tersebut disampaikannya secara langsung usai memimpin pengawasan keberangkatan jemaah umrah di area terminal BIM pada Rabu (30/9/2026).
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura agar disediakan posko Kementerian Haji di sini," kata Rifki.
Keberadaan posko di area bandara dinilai sangat strategis untuk memantau pergerakan, memverifikasi dokumen keberangkatan, dan memastikan kelayakan layanan jemaah. Melalui posko ini, petugas juga dapat berkoordinasi secara langsung dengan berbagai otoritas di lingkungan bandara apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedural.
Tidak hanya mengandalkan posko pemantauan, Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat juga tengah merangkul kekuatan lintas sektoral melalui pembentukan Satgas pengawasan penyelenggaraan umrah.
"Kami juga akan membentuk satgas yang diisi Kementerian Haji, kepolisian, Angkasa Pura dan imigrasi. Semuanya akan terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan umrah," ujarnya.
Selain memperketat penjagaan di pintu keberangkatan, pengawasan komprehensif ini juga akan menyasar akar persoalan, yakni legalitas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang beroperasi di wilayah Sumatera Barat. Rifki secara tegas mendesak seluruh biro perjalanan, terutama yang berstatus kantor cabang, untuk segera melaporkan eksistensi dan aktivitas operasional mereka.
Pelaporan administratif ini merupakan syarat mutlak agar rekam jejak penyelenggara dapat diawasi sesuai ketentuan yang berlaku. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada biro perjalanan yang berani beroperasi di luar pantauan radar pemerintah daerah.
"Saat ini ada beberapa travel umrah cabang yang sudah melakukan aktivitas di Sumbar tetapi belum mengantongi izin operasional. Tentu ini akan sulit bagi Kemenhaj untuk melakukan pengawasan," tegas Rifki.
Baca Juga: Sidak di Bandara, Kanwil Kemenhaj Sumbar Temukan Jemaah Gagal Berangkat Meski Lunas
Penguatan sistem pengawasan ini merupakan bentuk keseriusan institusi dalam menindaklanjuti berbagai keluhan penyelenggaraan perjalanan umrah akhir-akhir ini. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umrah juga terus mendorong literasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih agen perjalanan. Calon jemaah diwanti-wanti untuk selalu memastikan legalitas PPIU sebelum mendaftar, serta tidak ragu untuk melapor apabila menemukan realisasi layanan yang menyimpang dari perjanjian awal. [*/hdp]
The post Buntut Kasus Gagal Terbang, Kemenhaj Sumbar Siapkan Posko dan Satgas Khusus Pengawasan Umrah di BIM appeared first on Padangkita.com.
