Padang, Padangkitacom - Upaya merawat harmoni sosial dan menekan potensi konflik di tengah masyarakat terus digencarkan oleh pemerintah. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap inisiatif nasional, Pemerintah Kota Padang secara resmi turut serta dalam peluncuran serentak Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Redam, sebuah program terobosan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia.

Keikutsertaan Kota Padang dalam peluncuran virtual ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang pada Rabu (30/9/2026). Acara yang berpusat di Kota Semarang, Jawa Tengah tersebut dipimpin langsung oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai. Turut mendampingi Sekda di Padang, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Barat (Sumbar) Dewi Nofyenti, jajaran unsur Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Iklan

Dalam arahannya, Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan bahwa Kampung Redam merupakan pilar strategis yang telah diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) KemenHAM 2025-2029. Program ini dirancang khusus sebagai instrumen berbasis masyarakat untuk menyelesaikan persoalan, meredam konflik, dan menjaga stabilitas sosial langsung di tingkat akar rumput.

"Inti dan maksud pendirian Kampung Redam adalah meminimalisir ketidakadilan. Negara harus hadir secara nyata di kampung-kampung, di sudut-sudut kecil, di desa-desa untuk menghadirkan keadilan," tegas Natalius Pigai.

Iklan

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembentukan Kampung Redam membutuhkan proses verifikasi yang sangat terukur sebelum ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri.

"Usulan yang disampaikan belum otomatis menjadikan suatu lokasi sebagai Kampung Redam, karena penetapannya masih menunggu proses verifikasi KemenHAM. Hingga saat ini, tercatat 174 titik Kampung Redam diusulkan dari 81 kabupaten/kota pada 28 provinsi untuk selanjutnya diverifikasi sebagai dasar penetapan dan pembinaan program," imbuhnya.

Merespons program krusial tersebut, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menyampaikan bahwa Kota Padang telah bergerak cepat menyusun instrumen perlindungan HAM di wilayahnya. Setelah melalui tahapan koordinasi dan sosialisasi yang matang dengan pemangku kepentingan setempat, Kota Padang telah menyiapkan wilayah binaannya.

"Bapak Wali Kota sudah mengusulkan enam kelurahan kepada Bapak Menteri HAM. Masing-masing kelurahan juga sudah mengusulkan penggiat HAM dan gugus tugasnya," jelas Raju Minropa memaparkan kesiapan daerahnya.

Iklan

Keenam kelurahan yang diusulkan tersebut tersebar secara strategis di tiga kecamatan, yakni Padang Selatan, Padang Barat, dan Koto Tangah. Gugus tugas dan pegiat HAM yang telah diusulkan ini nantinya akan menjadi motor penggerak penyelesaian konflik dan edukasi hak asasi manusia di wilayah mereka masing-masing.

Kesiapan Kota Padang ini mendapat dukungan penuh dari tingkat provinsi. Kepala Kanwil KemenHAM Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menyebutkan bahwa keenam kelurahan tersebut diproyeksikan menjadi tulang punggung implementasi Kampung Redam di Sumatera Barat. Pihaknya berjanji akan segera menyusun cetak biru program kerja bersama pemerintah daerah dan aparat kelurahan setelah proses verifikasi dari pusat selesai dilakukan.

"Kota Padang diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan program tersebut di Sumatera Barat, sejalan dengan semangat Merawat Perdamaian, Menjunjung Hak Asasi Manusia," pungkas Dewi Nofyenti penuh optimisme.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Luncurkan Kampung Zakat Ampalu, Penggerak Pemulihan Ekonomi

Melalui sinergi erat antara kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif warga, program Kampung Redam diharapkan tidak hanya menjadi label seremonial, melainkan benar-benar menjelma sebagai oase penyelesaian masalah dan pelindung rasa keadilan di setiap sudut kota. [*/hdp]

The post Padang Siap Jadi Percontohan, Enam Kelurahan Diusulkan dalam Program Nasional Kampung Redam KemenHAM appeared first on Padangkita.com.